Pasca Rusuh, Kepala Keamanan Rutan Sigli Dicopot

Pasca Rusuh, Kepala Keamanan Rutan Sigli Dicopot
Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Agus Toyib

BERITAKINI.CO, Sigli | Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh telah mencopot Razali dari jabatannya sebagai Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Sigli.

Kebijakan ini sebagai bentuk konsekuensi kerusuhan yang berujung pada pembakaran Rutan itu awal Juni 2019 lalu.

Selain Razali, Kemenkumham juga menonjobkan dua pegawai lainnya yakni Muktar dan Ridwan, anggota pengamanan rutan.

“Ketiganya saat ini masih berada di Kanwil Kemenkumham Aceh untuk menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim internal. Selama dalam proses pemeriksaan, ya mereka berkantor di Kanwil," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Agus Toyib kepada BERITAKINI.CO, Rabu (12/6/2019).

Baca: Ekses Kericuhan Berujung Pembakaran, Butuh Rp 2 Miliar Lebih untuk Perbaikan Rutan Sigli

Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan karena diduga melakukan tindakan penyitaan dispenser dari ruang warga binaan, sehingga menjadi pemicu kericuhan dan berujung pembakaran rutan.

"Akan dimintai keterangan terlebih dahulu. Informasi yang kita dapat, sedang dikonfrontasi dengan yang bersangkutan," katanya.

Dugaan sementara, kata dia, pencabutan kembali fasilitas dispenser yang sudah diberikan kepala rutan terjadi akibat miskomunikasi antara KPR dengan kepala rutan.

Karena menurut keterangan kepala rutan, pemindahan fasilitas tersebut sama sekali tidak diketahui pimpinan di rutan tersebut. Padahal, kata dia, kebijakan pengadaan dispenser tersebut diketahui oleh pihak KPR.

"Yang kita duga ada miskomunikasi antara petugas dengan kepala rutannya, tapi kenapa ada miss, itu yang sedang kita dalami," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jendral PAS Sri Puguh Budi Utami saat mengunjungi Rutan Sigli menyayangkan terjadinya aksi kericuhan dan pembakaran rutan diakibat ketidakjelasan langkah yang diambil oleh KPR tanpa melakukan komunikasi dengan kepala rutan.

“Seharusnya, setiap kebijakan yang diambil harus menjadi satu keputusan, jangan ada satu tindakan penyimpangan, apalagi akibat terjadi miskomunikasi yang berujung fatal. Makanya, harus diinfokan terlebih dahulu sebelum diambil keputusan. Pelajaran penting juga buat kami, kalapas dan jajaran seharusnya menjadi tim yang sangat solid," kata Sri Puguh.

Untuk menindak jajaran tentang disiplin, kata dia, Kakanwil Kemenkumham Aceh sudah membentuk tim asesmen atau pemeriksaan. Karena tidak tertutup kemungkinan ada miskomunikasi yang terjadi hampir semua jajaran dengan pimpinan rutan.

"Makanya perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh Rutan Kelas II B Sigli," tegasnya.

Rubrik
Pemprov Aceh

Komentar

Loading...