Paripurna DPRA: Usul Hak Interpelasi Hingga Pemakzulan Nova Iriansyah Mengemuka

Paripurna DPRA: Usul Hak Interpelasi Hingga Pemakzulan Nova Iriansyah Mengemuka

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketidakhadiran Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk kesekiankalinya telah memicu "amarah" kalangan legislatif.

Muncul kemudian berbagai gagasan.

Mulai dari menolak Rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019, penggunaan hak interpelasi, hingga usul penggulingan dan pemakzulan Nova Iriansyah.

Hal ini mencuat dalam interupsi-interupsi anggota DPRA pada paripurna, Selasa (1/9/2020).

Paripurna itu sendiri beragendakan penyampaian Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019.

Para anggota dewan umumnya merasa Nova tak menghargai, bahkan melecehkan lembaga wakil rakyat tersebut.

Ini karena sedikitnya Nova telah enam kali tak menghadiri undangan paripurna DPRA.

Anggota DPRA Tgk Khalili dalam interupsinya mengatakan, sikap Nova Iriansyah yang telah berkali-kali tak pernah menenuhi undangan paripurna merupakan bentuk ketidakmampuan Nova membangun komunikasi yang baik dengan legislatif.

"Dan DPRA dalam hal ini dizalimi," kata Khalili.

Khalili mengatakan, jika memang Nova tak percaya dengan lembaga legislatif dalam hal penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019, maka Nova telah menginginkan berhadapan langsung dengan rakyat.

"Tidak apa-apa, jika pertanggungjawaban ingin disampaikan langsung kepada rakyat, bukan lagi kepada yang mewakilinya, saya punya 45 ribu lebih konstituen, dan kami siap menghadirkan rakyat," katanya.

Khalili menegaskan bahwa pernyataannya itu bukanlah sekedar retorika belaka.

"Ini bukan main-main, semua sudah terlukai. Saya berharap semoga rakyat yang mendengar tidak melakukan hal yang brutal," katanya.

Anggota DPRA Iskandar Usman Alfarlaky juga menyampaikan interupsinya. Dia menegaskan bahwa lembaga DPRA tak boleh diobok-obok oleh seorang Plt gubernur.

"Kita di sini 81 orang, mewakili rakyat Aceh," katanya.

Atas sikap eksekutif selama ini, kata Iskandar, telah muncul pandangan di publik seolah-olah DPRA tak menggunakan wewenang dan fungsinya, terutama pengawasan terkait dengan kebijakan Plt gubernur Aceh yang dinilai sumir.

"Soal dana refocusing Covid-1 yang sebelumnya Rp 1,7 triliun, menjadi Rp 2,3 triliun. Kemudian terkait pembahasan KUA-PPAS 2021 di mana Plt gubernur juga tidak pernah mengirimkan tim untuk rapat dengan DPRA," katanya.

"Ini kami kira adalah pelecehan terhadap lembaga. Kemarin, Plt gubernur tak hadir di paripurna, tapi dia melantik kepala BPKS di aula rumah dinasnya."

Iskandar pun menilai bahwa di tangan Nova Iriansyah, Aceh telah salah urus.

"Karena itu, DPRA harus mengambil sikap sesuai perundang-undangan, kita berhak mengajukan hak interpelasi atas kezaliman ini," katanya.

Anggota DPRA Irfannusir juga melempar interupsi. Dia di antaranya mengatakan, setuju dengan penggunaan hak interpelasi.

"Kalau perlu pemakzulan," katanya.

Irfan menilai DPRA adalah lembaga representasi rakyat. Di mana para wakil rakyat juga dipilih langsung oleh rakyat.

Bahkan jumlah konstituen para wakil rakyat jauh melebihi pemilih Nova Iriansyah.

"Suara saya memang tidak terlalu banyak, hanya 23 ribu. Tapi ada 81 orang anggota DPRA di lembaga ini, kalau gabungkan, jauh melebihi suara yang dimiliki saudara Plt itu," katanya.

"Karenanya, sangat memungkinkan kita melakukan penggulingan dan pemakzulan terhadap Plt gubernur Aceh ini."

Editor

Komentar

Loading...