Panwaslih Aceh Selatan Komplain Dana Pengawasan Pilkada di APBK-P Nihil

Panwaslih Aceh Selatan Komplain Dana Pengawasan Pilkada di APBK-P Nihil

BERITAKINI.CO, Tapaktuan | Komisioner Panwaslih Aceh Selatan mengkomplain ihwal nihilnya pos anggaran operasional pengawasan dalam APBK-P 2017 yang baru disahkan DPRK.

Mereka mengkhawatirkan dampaknya bisa membuat pilkada 2018 mendatang berjalan tanpa pengawasan.

"Dana operasional sangat perlu untuk pengawasan baik tahapan maupun pelaksanaan. Tetapi sangat disayangkan, dana untuk itu tidak dianggarkan dalam APBK- P 2017," kata Komisioner Panwaslih Aceh Selatan Safli Aliyan didampingi komisioner lainnya masing-masing, Hendra Syahputra dan Satria Darma, pada wartawan,  Senin (2/10/2017) di Tapaktuan.

Parahnya, kata Safli, tahapan pilkada telah dimulai terhitung Oktober 2017. Dia tak mengetahui mengapa eksekutif-legislatif Aceh Selatan tak mengakomodir dana operasional panwaslih tersebut di APBK-P.

"Hingga palu diketuk, kami tidak tahu kenapa anggaran panwaslih nihil," ungkapnya.

Sementara itu, Hendra Syahputra menambahkan, dampak dari ketiadaan anggaran ini juga akan menghambat operasional sekretariat panwaslih dan rekrutmen anggota panwascam serta PPL.

“Juga kita takutkan ada tahapan-tahapan pilkada yang luput dari pengawasan akibat tidak ada anggaran dan personil," katanya.

"Kami pernah mengusulkan anggaran untuk operasional Panwaslih. Namun hingga selesai pembahasan antara TPAD dan Banggar DPRK, kami  tidak pernah dipanggil."

Ia menambahkan, atas ketiadaan anggaran ini, mereka akan berkoordinasi dengan Panwaslih Aceh.(*)

Komentar

Loading...