Pansus LHP BPK Sambangi Proyek Jembatan Kilangan Aceh Singkil

Pansus LHP BPK Sambangi Proyek Jembatan Kilangan Aceh Singkil

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Panitia Khusus (Pansus) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 meninjau realiasi proyek-proyek Pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Singkil.

Didampingi para anggota DPRA dari Daerah Pemilihan IX, tim pansus di antaranya meninjau langsung proyek Jembatan Kilangan, Aceh Singkil, Jumat (10/7/2020).

Proyek ini sendiri menjadi salah satu temuan BPK yang dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Pemerintah Aceh terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Tak hanya soal aroma pat gulipat pada saat tender di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Aceh, tapi juga soal keterlambatan penyelesaian pekerjaan namun tanpa sanksi denda yang memadai.

Pada 2019, proyek ini dikerjalan PT Sumber Cipta Yoenanda dengan nilai kontrak Rp 42,9 miliar. Adapun pembangunan Jembatan Kilangan sendiri sudah dimulai sejak 2014 lalu.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah pun sempat menyatakan keinginannya agar jembatan itu rampung pada 2019.

"Tapi sampai saat ini, kondisi jembatan belum bisa dilalui, belum terkoneksi antara satu bentang dengan bentang jembatan yang lainnya. Total ada 7 bentang yang seharusnya sudah saling terkoneksi," kata anggota Tim Pansus DPRA Hendriyono pada BERITAKINI.CO, Jumat malam.

Sejauh ini, kata Hendro, hanya tiga bentang jembatan yang lantainya sudah dicor.

"Jadi intinya dari Rp 42,9 miliar pada 2019, rekanan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan rangka baja dan pekerjaan cor untuk 3 bentang jembatan dari total 7 bentang," kata Hendriyono.

Lihat juga: Diduga Menangkan Rekanan Tak Memenuhi Syarat di Proyek Jembatan Kilangan Rp 42,9 Miliar, Plt Gubernur Diminta Periksa Pokja IV BPBJ Setda Aceh

Ia pun mengaku tim pansus tak mendapat dokumen dari pihak Dinas PUPR Aceh yang ikut mendampingi.

"Di lapangan kita memang tidak melihat dokumen hanya diceritakan jejak rekam saja oleh pihak Dinas PUPR Aceh, kontrak dan item pekerjaan kita belum melihatnya," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...