Pak Geuchik Dianggap Bertindak Semena-mena, Warga Segel Kantor Desa di Simeulue

Pak Geuchik Dianggap Bertindak Semena-mena, Warga Segel Kantor Desa di Simeulue

BERITAKINI.CO, Sinabang | Warga Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue, menyegel kantor desa tersebut, Jumat (28/2/2020).

Penyegelan dilakukan lantaran warga kesal pada kepala desa yang dinilai kerap mengambil kebijakan sepihak atau tanpa musyawarah.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kuala Makmur, Jakirawa mengungkapkan, di antara kebijakan yang diputuskan tanpa musyawarah adalah pemberhentian sejumlah perangkat desa, seperti kepala dusun.

"Dari sejumlah kepala dusun yang ada di desa ini, hanya satu yang diangkat kembali. Itu karena yang bersangkutan orangnya kepala desa," kata Jakirawa.

Selain pemberhentian perangkat desa, kata Jakirawa, masih banyak hal lain yang membuat warga geram, hingga memutuskan menyegel kantor tersebut.

"Saya sering kasih saran dan masukan dari warga kepada kepala desa. Tapi waktu saya sampaikan, dia marah. Karena itu juga warga menganggap saya selaku ketua BPD, lemah," katanya.

Di hadapan warga dan muspika yang datang untuk memediasi, Kepala Desa Kuala Makmur Rais Nasution membantah bahwa ia memberhentikan dan mengangkat sejumlah kepala dusun dengan semena-mena.

Rais mengungkapkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian itu sudah melalui prosedur dan aturan yang berlaku.

"Mereka diberhentikan karena SKnya sudah berakhir, dan kemudian kita buka kembali penjaringan kepala dusun. Tapi yang ikut hanya satu, ya satu kita angkat kembali," kata Rais Nasution.

Sementara itu, Camat Simeulue Timur, Renil Muriansyah Putra mengatakan, penyegelan yang dilakukan warga itu terjadi karena faktor miskomunikasi.

"Kami rasa warga masih awam dan tidak tahu aturan yang berlaku di desa. Sehingga terjadi kesalahpahaman," kata Renil.

Renil menegaskan bahwa upaya penyegelan kantor desa itu merupakan bentuk tindak pidana.

Untuk itu ia menghimbau kepada seluruh warga Kecamatan Simeulue Timur, supaya tidak melakukan kekerasan dan anarkis yang bisa merugikan diri sendiri dan orang banyak.

“Jika ada permasalah di desa, warga bisa menyampaikannya ke tingkat kecamatan,” katanya.

Rubrik
Pidie Jaya-Ramadan

Komentar

Loading...