Opsi PSBB untuk Hentikan Lonjakan Covid-19 di Aceh, Begini Kata Plt Gubernur Aceh

Opsi PSBB untuk Hentikan Lonjakan Covid-19 di Aceh, Begini Kata Plt Gubernur Aceh

BERITAKINI.CO, Singkil | Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan saat ini peraturan gubernur (pergub) tentang peningkatan penanganan Covid-19 dan sanksinya, baru saja selesai tahap asistensi di Kemendagri.

"Pergub tentang penanganan Covid dan sanksinya, baru selesai asistensi di Kemendagri tiga hari yang lalu," katanya saat ditemui di Desa Kuala Baru Laut, Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil, Senin (14/9/2020).

Seperti diketahui, kasus infeksi positif di Aceh terus melonjak tajam. Per hari ini, Senin (14/9/20) kembali bertambah sebanyak 153 kasus infeksi baru. Secara kumulatif, virus tersebut telah menginfeksi sebanyak 2.891 orang di Aceh. Sebanyak 700 di antaranya sembuh, dan 98 meninggal.

Lonjakan kasus ini juga telah membuat banyak kalangan ngeri. DPRA juga menilai kondisi Aceh saat ini telah darurat.

DPRA pun meminta pengevaluasaian dilakukan secara menyeluruh, di antaranya dengan melakukan pembatasan fisik secara massal atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Setelah pergub tersebut disahkan, nantinya akan ditindaklanjut menurut kondisi daerah masing-masing, melalui perbup atau perwal," kata Nova.

"Apakah daerah itu perlu jam malam, PSBB, atau PSBB terbatas. Itu beda-beda, tergantung situasi daerah masing-masing."

Khusus untuk Banda Aceh, lanjut Nova, karena memang dominan kasus positif, saat ini sedang dipertimbangkan kebijakan yang lebih ketat.

"Karena per hari saja sudah 60-an kasus infeksi baru," katanya.

"Tapi seperti Aceh Singkil, tidak perlu langsung sporadis."

Lewat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukurn Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019, pemerintah pusat memang telah memerintahkan kepala daerah untuk menetapkan peraturan tentang peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan.

Instruksi itu telah diterbitkan pada 4 Agustus 2020 lalu. Di Aceh, sejumlah kabupaten/kota bahkan sudah lebih dulu menerbitkan peraturan bupati dan peraturan wali kota soal peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan. Di antaranya adalah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie.

Pemko Banda Aceh pada akhir Agustus 2020 telah menerbitkan Perwalkot Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan:

Rubrik

Komentar

Loading...