Nova Sendiri Pimpin Aceh Hingga 2022 Bisa Benar-benar Terwujud

Nova Sendiri Pimpin Aceh Hingga 2022 Bisa Benar-benar Terwujud

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Partai politik (parpol) pengusung pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah hingga kini belum mengusulkan dua nama calon untuk mengisi kursi lowong wagub sisa masa jabatan.

Parpol-parpol pengusung tersebut yakni Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Demokrat, Partai Daerah Aceh (PDA), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Lihat: Nova Bisa Jadi Gubernur Tanpa Wakil

Kelima parpol tersebut hingga kini belum memiliki dua nama calon untuk diajukan ke DPRA melalui gubernur Aceh.

"Dengan melihat aturan yang ada dan perkembangan politik hari ini, saya rasa tidak akan ada wakil gubernur ini," kata Pengamat Hukum dari Universitas Syiah Kuala, Zainal Abidin saat diminta pendapatnya, Jumat (1/1/2021).

Ia menjelaskan, jika melihat regulasi yang ada, terutama Pasal 176 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Lihat: Sah, Nova Iriansyah Gubenur Aceh Definitif

Begitu juga dengan norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di mana Pasal 54 ayat 3 UUPA menyatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, Gubernur mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

"Jadi untuk melihat itu masih di atas 18 bulan atau tidak ya tinggal kita hitung mundur saja dari tanggal habisnya masa jabatan gubernur yaitu 5 Juli 2022," kata Zainal.

Menurut Zainal, apabila sisa masa jabatan sudah tidak mencapai 18 bulan, maka dipastikan tidak dapat memilih wakil gubernur lagi.

"Apabila sudah melewati itu, maka tidak ada dasar hukum lagi untuk tetap memaksakan melakukan pengisian,” katanya.

Menurut Zainal, seharusnya parpol pengusung menggunakan hak mereka untuk mengisi kursi lowong wagub tersebut.

"Kalau tidak digunakan, artinya kita memberi peluang kepada gubernur untuk bekerja sendiri walaupun sebenarnya alangkah baiknya ada wakil," katanya.

Bahkan menurutnya, kini sangat besar potensi bahwa gubernur itu akan bekerja tanpa wakil.

"Karena hitungan saya itu kalau sampai 5 Januari 2021 belum mengusulkan nama maka tidak dapat mengusulkan lagi sebab sudah kurang dari 18 bulan sisa masa jabatan," kata Zainal.

Mekanisme pemilihan wakil gubernur yang akan mendampingi Nova Iriansyah diatur dalam peraturan  DPRA Nomor 1 tahun 2019 tentang Tatib DPRA di mana ada delapan tahapan yang harus dilalui.

"Tentu tahapan-tahapan ini tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama tidak cukup satu minggu," kata Zainal.

Bahkan menurut Zainal, parpol pengusung pun tidak boleh jika hanya mengusulkan satu nama untuk mengisi kursi lowong wagub tersebut.

"Sebab tidak ada dasar hukumnya untuk melawan kotak kosong atau calon tunggal, karena regulasi memberi isyarat harus ada dua nama yang diusung," katanya. | Husaini Dani

Rubrik

Komentar

Loading...