Nova Sebut Target PAA 2019 dari Pajak Tak Tercapai Karena Pertumbuhan Ekonomi Cuma 4,1 Persen

Nova Sebut Target PAA 2019 dari Pajak Tak Tercapai Karena Pertumbuhan Ekonomi Cuma 4,1 Persen

BERITAKINI.CO, Banda Aceh |  Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan tak tercapainya target Pendapatan Daerah dari sektor pajak pada 2019 dipengaruhi menurunnya daya beli masyarakat periode itu.

“Sebagaimana kita maklumi berdasarkan data BPS, pada 2019 pertumbuhan ekonomi Aceh hanya mencapai 4,15 persen atau lebih rendah dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh 2018 yang mencapai angka 4,65 persen  sehingga berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat atas kendaraan bermotor,” kata Nova menjawab pertanyaan Badan Anggaran atas tak tercapainya target pendapatan Aceh 2019 khususnya dari sektor pajak.

Lihat: Banggar DPRA Cecar Laporan Pertanggungjawaban Nova

Menurut Nova, Pendapatan Aceh yang bersumber dari jenis Pajak Aceh terealisasi sebesar 96,95 persen.

Beberapa jenis pajak yang berkontribusi membuat target tak tercapai, kata dia, adalah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang hanya mampu diserap sebesar 82 persen. Lalu Pajak Air Permukaan (PAP) hanya sebesar 74 persen.

“Penerimaan dari Pajak Aceh dari jenis BBNKB sangat dipengaruhi dari pertumbuhan ekonomi Aceh,” katanya.

Sementara rendahnya Realisasi Pendapatan Retribusi, kata Nova, diakibatkan oleh beberapa hal antara lain objek retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan Aceh, tempat rekreasi dan olahraga serta penjualan produksi usaha Aceh pada beberapa SKPA terdapat potensi yang tidak dapat terealisasikan.

“Hal ini karena adanya bangunan yang jadi objek retribusi sedang direnovasi, kurangnya event yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan kurangnya pelaksanaan kegiatan diklat yang dimohon oleh kabupaten/kota,” katanya.

Deviden dari Bank Aceh Turun

Nova juga menjawab pertanyaan Banggar DPRA ihwal menurunnya deviden yang diterima dari penyertaan modal pada PT Bank Aceh Syariah pada 2019.

“Berkaitan dengan terjadinya penurunan deviden PT Bank Aceh Syariah, hal ini karena persentase kepemilikan Pemerintah Aceh pada tahun 2019 berkurang menjadi 59,88 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 61 persen,” katanya.

Menurunnya persentase kepemilikan tersebut, kata Nova, disebabkan adanya kabupaten/kota yang menambah penyertaan modal pada PT Bank Aceh Syariah, sehingga menurunkan proporsi Bagi Hasil kepada Pemerintah Aceh.

Soal penjualan aset yang membengkak dari yang direncanakan Rp 2 miliar menjadi Rp 12 miliar, kata Nova, terjadi dari transaksi tukar menukar aset antara Pemerintah Aceh dengan PT Bank Aceh Syariah pada 2019.

“Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 382 ayat (2) menyatakan bahwa apabila nilai barang pengganti lebih kecil dari pada nilai wajar barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening kas umum daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti,” katanya.

“Oleh karena itu PT Bank Aceh Syariah menyetor selisih tersebut ke rekening Kas Umum Aceh sehingga penerimaan melampaui target yang ditetapkan.”

Adapun soal penerimaan Jasa Giro lebih kecil dibanding tahuun 2018, lanjut Nova, karena pada tahun 2019 pendanaan otsus alokasi kabupaten/kota sudah beralih kembali pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga diprediksi idle kas pada Pemerintah Aceh akan berkurang.

“Hal ini berpengaruh terhadap pengelolaan kas yang dapat menghasilkan penerimaan dari jasa giro. Namun dalam perencanaan pendapatan untuk tahun berikutnya kami akan lebih cermat dalam melakukan proses penganggaran pendapatan sesuai dengan potensi,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...