Nova Dituntut Bertanggungjawab Terkait Pemborosan Keuangan Daerah Rp 6 Miliar untuk Gaji Stafsus, Pensus dan Tim Kerja

Nova Dituntut Bertanggungjawab Terkait Pemborosan Keuangan Daerah Rp 6 Miliar untuk Gaji Stafsus, Pensus dan Tim Kerja

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Gubernur Aceh Nova Iriansyah dinilai sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas pemborosan keuangan daerah sedikitnya Rp 6 miliar per tahun. 

Pemborosan muncul lantaran kebijakannya mengangkat puluhan orang terdiri dari staf khusus (stafsus), penasehat khusus (pensus), dan tim kerja gubernur Aceh, tanpa didasari aturan hukum yang jelas. 

Celakanya, para pembantu gubernur tersebut diketahui tak memiliki kontribusi nyata bagi Pemerintah Aceh, seperti halnya yang diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan tahun 2020. LHP itu telah diserahkan ke DPRA pada 4 Mei 2021 lalu.

Baca juga: Wow! Tak Punya Dasar Hukum yang Jelas, Nova Raup Insentif Non PNS Rp 100 Juta per Bulan 

“Jadi, kebocoran anggaran senilai Rp 6 miliar pada 2020 seperti temuan BPK itu jelas akibat dari SK gubernur,” kata Aktivis Lingkar Publik Strategis, Liwaul Hamdi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/5/2021).

Lihat juga:

Dia pun mendesak gubernur Aceh harus mengembalikan semua uang daerah yang telah terkuras ekses dari SK tersebut.

“Dia juga harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum,” kata Hamdi.

Hamdi mengaku miris di tengah kondisi Aceh yang masih dirundung rupa-rupa persoalan, terutama kemiskinan, Pemerintah Aceh justru menghambur-hamburkan uang daerah untuk hal-hal yang tak bermanfaat.

“Seharusnya uang tersebut dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan rumah duafa, sekolah, atau bantuan ekonomi sehingga berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya. 

“Tapi gubernur menghabiskan begitu besar anggaran untuk belanja pegawai yang bahkan tidak memiliki dasar hukum.”

Dia menilai kebijakan pengangkatan stafsus, pensus dan tim kerja tersebut merupakan salah satu contoh kecerobohan gubernur Aceh dalam mengelola anggaran Aceh. 

“Oleh karena itu, saya berharap gubernur Aceh untuk bertanggungjawab dan mengembalikan semua uang yang timbul akibat SK tersebut ke kas negara dan segera membubarkan stafsus, pensus, dan tim kerja, karena sama sekali tidak memberikan dampak terhadap kinerja Pemerintah Aceh,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...