Nasir Djamil: UUPA Perlu Direvisi

Nasir Djamil: UUPA Perlu Direvisi

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Aceh HM Nasir Djamil menilai perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 11 Thun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Hal ini penting, agar hal-hal substansial yang disepakati dalam MoU Helsinki bisa diakomodir kembali.

“Tujuan utama dari revisi adalah untuk menguatkan kedudukan dari UUPA itu sendiri sehingga tidak mudah diganggu gugat lagi,” kata Nasir Djamil di Banda Aceh, Senin (25/9/2017).

“Saya berharap ada dukungan untuk revisi UUPA, sehingga ke depan tidak lagi kita dengar ada pasal-pasal dalam UUPA yang dibatalkan dengan lahirnya Undang-undang baru.”

Nasir menyebutkan secara singkat sejarah pembahasan UUPA tahun 2006, yang merupakan turunan dari MoU Helsinki yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005.

Ia mengaku pembahasan UUPA berlangsung sangat singkat, sehingga masih ada hal-hal yang belum sempurna, dan perlu disempurnakan.

“Pembahasan UUPA ini hanya memakan waktu delapan bulan, dan itu sejarah pembahasan undang-undang paling singkat, karena biasanya membahas undang-undang ini memakan waktu bertahun-tahun,” katanya.

Seperti diketahui, dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017, dua pasal dari UUPA dicabut.

Akibatnya, muncul reaksi dari sejumlah kalangan di Aceh. Dua warga Aceh yang berprofesi sebagai anggota DPRA telah menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Disusul oleh DPRA secara kelembagaan dan sejumlah komisioner KIP Aceh.

Rubrik
Pidie Jaya-Ramadan

Komentar

Loading...