Nasir Djamil Heran Masih Ada Buku dan Sertifikat Sosialisasi 4 Pilar Tersimpan Rapi

Nasir Djamil Heran Masih Ada Buku dan Sertifikat Sosialisasi 4 Pilar Tersimpan Rapi

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Program sosialisasi 4 Pilar MPR RI sedang menjadi sorotan menyusul ditemukan timbunan buku dan sertifikat sosialisasi program itu di sekretariat Kadin Aceh baru-baru ini.

Komite Penyelamatan Kadin Aceh mengungkapkan bahwa buku dan sertifikat tersebut milik anggota DPR RI Fraksi Golkar Firmandez, yang juga ketua Kadin Aceh periode 2013-2018.

Mereka pun mengecam Firmandez yang menumpuk materi edukasi ketatanegaraan yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat itu. Apalagi, negara membekali para wakil rakyat dengan uang yang tak sedikit, untuk menggelar kegiatan sosialisasi sembari membagikan buku tersebut.

Namun BERITAKINI.CO belum berhasil mengonfirmasi hal itu pada Firmandez. Dihubungi berulang-ulang ke nomor selulernya, Firmandez tak menjawab.

Lantas seperti apa sesungguhnya pelaksanaan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang dijalankan anggota DPR RI ini?

BERITAKINI.CO menghubungi anggota DPR RI asal Aceh lainnya, Nasir Djamil. Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa setiap anggota DPR RI lazimnya menggelar kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI itu sebanyak 6 kali setahun.

Untuk itu, mereka dibekali uang senilai Rp 30 juta lebih untuk setiap kegiatan. Dana itu di luar biaya transportasi serta akomodasi untuk dewan dan staf yang berangkat ke ke daerah pemilihan untuk melaksanakan sosialisasi tersebut.

Baca: Diduga Endapkan Buku Sosialisasi 4 Pilar di Kantor Kadin Aceh, DPP Golkar Diminta Tindak Tegas Firmandez

Dalam setiap pertemuan, sekretariat DPR RI juga menyerahkan 150 set (per set berisi 5 buku) dan sertifikat untuk dibagikan kepada peserta.

“Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, buku dan sertifikat itu tidak tersisa karena terbagi habis dalam setiap kegiatan sosialisasi,” kata Nasir Djamil, Senin malam (1/10/2018).

Karena itu, Nasir juga mengaku heran jika masih ditemukan adanya buku yang bertumpuk seperti yang menjadi buah bibir di Aceh beberapa hari terakhir.

“Heran juga masih ada buku dan sertifikat yang tersimpan rapi,” kata Nasir Djamil.

 “Bisa jadi buku itu tidak dibagi.”

Nasir mengatakan, setiap wakil rakyat jug harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran tersebut. Setiap kegiatan yang dilaksanakan, kata Nasir Djamil, harus dipublikasikan di media massa.

“Setelah selesai acaranya, kita harus membuat laporan. Biasanya sekretariat DPR RI diperiksa oleh BPK, bahkan ada juga anggota dewan yang disuruh ganti uangnya karena tidak ada pertangungjawaban,” kata Nasir.

Rubrik

Komentar

Loading...