Nasib Irwandi, Si Pemilik Jargon 'Hana Fee'

Nasib Irwandi, Si Pemilik Jargon 'Hana Fee'

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pemeriksaan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Selasa (3/7/2018) kemarin menjadi pukulan telak bagi pemerintah yang mengusung jargon mazhab hana fee tersebut.

Terlebih, jika KPK meningkatkan status Irwandi Yusuf menjadi tersangka, dalam kasus tangkap tangan yang menyeret nama sang Teungku Agam.

Pasalnya, Irwandi dalam beberapa kesempatan pelantikan kepala daerah kerap mengimbau agar bupati/wakil bupati atau walikota/walikota dapat menyesuaikan visi dan misi mereka dengan pemerintah Aceh.

Salah satu visi dan misi yang dimaksud adalah mewujudkan Aceh damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani.

"Tidak boleh membagi-bagi proyek, tidak boleh mengambil fee, karena mazhab ekonomi yang kita anut adalah Hanafi, atau tidak ambil fee," tegas Irwandi kala melantik kepala daerah dalam beberapa kesempatan.

Dalam bahasa Indonesia, hana fee dapat diartikan sebagai tidak mengambil atau memungut fee kepada pengusaha atau kontraktor yang memenangkan tender.

Irwandi, kala itu, menilai pengambilan fee proyek kepada pengusaha jasa konstruksi yang ikut tender sangat merugikan masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

Irwandi juga menegaskan dengan tidak mengambil fee kepada pengusaha atau kontraktor, juga akan membuat kepala daerah terhindar dari operasi tangkap tangan KPK.

Dia turut mencontohkan beberapa kepala daerah yang mengalami nasib buruk tertangkap tangan terkait kasus tersebut.

Belakangan, KPK malah menggeruduk Irwandi Yusuf di Pendopo Gubernur Aceh. Belum diketahui kasus apa yang menjegal Irwandi kali ini. Namun, sebelum KPK memboyong Irwandi ke Mapolda Aceh selanjutnya ke Kantor KPK di Jakarta, komisi antirasuah ini juga menangkap tangan beberapa orang lainnya terkait fee.

Bersamaan dengan itu, KPK juga turut mengamankan duit senilai Rp 500 juta yang diduga bagian dari komitmen fee, yang telah disepakati sebelumnya.

"Sejumlah uang ratusan juta rupiah diamankan. Diduga merupakan bagian dari realisasi komitmen fee sebelumnya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa, (3/7/2018).

Penggiringan Irwandi oleh KPK ke Jakarta ini tentu saja membuat warga Aceh tersentak. Jika benar terlibat, ini merupakan wajah buruk Pemerintah Aceh yang mulai mencuat ke permukaan di bawah kepemimpinan Irwandi-Nova, yang kerap mengampanyekan "Mazhab Hana Fee" tersebut.

Rubrik

Komentar

Loading...