Nakes Tak Mau Divaksin Bisa Dipecat, Anggota DPRA: Efek Dari Kurang Sosialisasi, Gubernur Keluarkan Amarahnya

Nakes Tak Mau Divaksin Bisa Dipecat, Anggota DPRA: Efek Dari Kurang Sosialisasi, Gubernur Keluarkan Amarahnya

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Seluruh petugas kesehatan atau tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di instansi dalam jajaran  Pemerintah Aceh, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun tenaga kontrak, diwajibkan untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Aturan tersebut berlaku bagi semua mereka yang memenuhi persyaratan untuk divaksinasi Covid-19.

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Tenaga Kesehatan (Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak) pada Pemerintah Aceh, yang diteken Nova Iriansyah, Jumat 5 Februari lalu.

Lihat: Instruksi Nova Wajibkan Nakes Divaksin Dinilai Langgar HAM dan Brutal

“Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Pemerintah Aceh yang bekerja pada Rumah Sakit, Klinik, Balai, dan Kantor yang mengurusi bidang kesehatan,” demikian bunyi poin kedua dari Ingub tersebut.

Bagi Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Bersedia Divaksinasi Covid-19 dan akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sementara bagi tenaga kontrak yang tidak mau mengikuti vaksinasi juga diminta menandatangani surat pernyataan tidak bersedia divaksinasi dan akan diberhentikan sebagai tenaga kontrak.

Menangkapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRA Rizal Falevi Kirani menilai bahwa ingub tersebut cerminan dari amarah Nova Iriansyah yang justru diakibatkan kurangnya pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menggap vaksin adalah sebuah hal yang menakutkan.

"Bahkan nakes sendiri terkadang belum tersampaikan, apa sih itu guna vaksin?" kata Rizal Falevi saat dijumpai di gedung DPRA, Senin (8/1/2021).

Efek dari kurangnya sosialisasi tersebut, lanjutnya, masyarakat tidak banyak mengetahui pentingnya vaksin sehingga banyak dan menolak dan menimbulkan amarah yang luar biasa dari gubernur Aceh.

 Lihat juga: Nova Keluarkan Ingub, Nakes Tenaga Kontrak yang Tak Mau Divaksin Bakal Dipecat

"Amarah ini lah yang dikeluarkan gubernur dengan menulis sebuah instruksi yang terkesan memaksa," ujarnya.

Walaupun itu adalah hak prerogatif pemerintah, namun pemerintah, kata Falevi, tidak boleh juga terlalu memaksa. "Takutnya nanti jadi blunder," katanya.

DPRA, kata Rizal, dari dahulu memang sudah meminta pemerintah untuk mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat, sehingga arti pentingnya vaksin ini bisa tersampaikan dengan baik.

"Tapi saat ini sosialisasi itu tidak tersampaikan dengan baik, sehingga masyarakat banyak yang terkecoh dengan dengan pemberitaan hoax tentang vaksin," ujarnya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...