Musanif: Jangan Selesai PKA 7, Ada yang Menyusul Pak Gubernur ke Jakarta

Musanif: Jangan Selesai PKA 7, Ada yang Menyusul Pak Gubernur ke Jakarta

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) 7 telah resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, kemarin, Minggu (5/8/2018).

Pagelaran lima tahunan ini akan berlangsung hingga 15 Agustus 2018.

Kalangan legislatif Aceh berharap even budaya tersebut bisa berlangsung sukses, meski sesungguhnya para wakil rakyat sama sekali tak tahu apa isi dan target dari pelaksanaan PKA kali ini.

"Ya sesungguhnya kita memang sama sekali tidak tahu, karena memang tidak ada koordinasi," kata Wakil Ketua Komisi VII DPRA Musanif pada BERITAKINI.CO, Minggu malam.

Musanif memaklumi jika Komisi VII DPRA tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan PKA 7.

Baca: Abdullah Saleh: Kurang Pas, Maskot PKA Terkesan Perpaduan Manusia dengan Binatang

"Seperti yang kita ketahui, dasar hukum pelaksanaan anggaran tahun 2018 adalah pergub, jadi DPRA cenderung tidak terlibat," katanya.

Meski begitu, kata Musanif, karena fungsi pengawasan yang melekat pada DPRA, Komisi VII tetap meminta Rencana Kerja Anggaran PKA 7 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh.

"Tapi sudah tiga minggu tidak diberikan," katnaya.

Karena itu, kata Musanif, apa isi dan target PKA 7, Komisi VIII sebagai mitra Disbudpar Aceh, sama sekali tidak tahu.

"Makanya saya mengatakan, jangan selesai PKA ini, ada yang menyusul pak gubernur ke Jakarta," katanya.

Semua tahu, Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf saat ini berada dalam tahanan KPK di Jakarta. Dia menjadi tersangka penerima suap ijon proyek infrastruktur yang dananya bersumber dari otsus.

"Jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran, karena ini melibatkan banyak orang, anggarannya juga sangat besar. Mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik," katanya.

Bergulir sejak 5 hingga 15 Agustus 2018, PKA 7 menelan anggaran mencapai Rp 75 miliar. Dana itu bersumber antara lain dari Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.

Komisi VII sendiri, kata Musanif, tetap menyambut baik pelaksanaan even lima tahunan tersebut. Dia berharap even tersebut bisa benar-benar menjadi ajang untuk melestarikan adat dan budaya Aceh, serta memberi dampak positif terutama dari segi peningkatan kunjungan wisata.

Karena itu, untuk memastikan hal itu terealisasi dalam pelaksanaan PKA 7, kata Musanif, Komisi VII DPRA nantinya akan melakukan pemeriksaan secara mendetail realisasi anggaran serta hasil yang dicapai dari PKA tersebut.

Apalagi, kata Musanif, saat ini diketahui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang APBA 2018 terindikasi bermasalah.

"Akan kita periksa secara mendetil," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...