Miliaran Duit APBA Terkuras untuk Gaji TAPA, The Aceh Institute: Merugikan Keuangan Negara, Hukum Harus Ditegakkan!

Miliaran Duit APBA Terkuras untuk Gaji TAPA, The Aceh Institute: Merugikan Keuangan Negara, Hukum Harus Ditegakkan!

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Direktur Eksekutif The Aceh Institute, Fajran Zain mengatakan, temuan BPK RI Perwakilan Aceh yang mengungkap kebijakan pemborosan APBA untuk belanja pegawai Pemerintah Aceh, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan sekretariat TAPA, termasuk perbuatan yang diduga sengaja dibuat untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Fajran pun menilai hal tersebut sangat pantas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. 

“Sebenarnya apa yang dilakukan ini sudah melawan undang-undang, sudah ada potensi merugikan negaranya, karena itu hukum harus ditegakkan, sudah harusnya ini diambil tindakan yang tegas,” kata Fajran Kepada BERITAKINI.CO, Kamis (20/5/2021).

Di mana BPK sudah mengungkap bahwa pembayaran honorarium TAPA dan Sekretariat TAPA Tahun Anggaran 2020 melebihi ketentuan dan membebani keuangan daerah sebesar Rp 5,87 miliar.

Itu terjadi karena Sekda Aceh Taqwallah dinilai tak mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi, terutama saat menetapkan atau membentuk Sekretariat TAPA dengan jumlah pegawai yang jumbo sehingga membebani keuangan daerah untuk membayar gajinya.

Padahal, kata Fajran, syarat jumlah anggota TAPA dan Sekretariat TAPA tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan.

“Anggota sekretariat kalau tidak salah sesuai aturan cuma tujuh orang kan? Ini kok jadi sembilan puluh tiga, tidak masuk akal, tidak masuk akal,” ujarnya.

“Saya tidak yakin kalau mereka tidak tahu aturan, mereka tahu, makanya saya bilang mereka-mereka yang terlibat atau melibatkan diri harus diberikan sanksi,” katanya.

Terlebih, duit APBA itu telah dinikmati hingga saat ini, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda untuk dikembalikan.

Pemerintah Aceh pun tak menunjukkan pengakuan atas temuan BPK. 

Melalui kepala BPKA, Pemerintah Aceh kepada BPK menyatakan bahwa besaran honorarium TAPA dan Sekretariat TAPA serta jumlah keanggotaan Tim Sekretariat TAPA yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2020 tentang Strandar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun 2020 telah mengacu serta mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

Rubrik

Komentar

Loading...