Merasa Terlalu Murah, Warga Pidie Ogah Lepas Tanahnya untuk Pembangunan Tol

Merasa Terlalu Murah, Warga Pidie Ogah Lepas Tanahnya untuk Pembangunan Tol

BERITAKINI.CO, Sigli | Belasan pemilik tanah di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie menolak harga ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) yang putuskan pihak terkait.

Alasan mereka, karena harga hasil pengukuran dan perhitungan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) terlalu murah alias masih di bawah harga pasar.

Sayuti (41) warga Gampong Tengeh Drien, Padang Tiji, Kabupaten Pidie menuturkan, rincian penilaian pengadaan tanah yang diterima pihaknya, per meter dihargai Rp 108 ribu.

Sementara menurutnya, harga pasaran tanah di kawasan itu Rp 150-200 ribu per meter.

Dia juga menilai, empat persil tanah dengan luas sekitar 8.000 meter miliknya berada di lokasi strategis dan berbatasan langsung dengan jalan lintas gampong.

Anehnya, sebut Sayuti, tanah kebun milik tetangganya yang berada di samping lahannya malah dihargai Rp 140 ribu per meter.

“Kita sudah menyampaikan permohonan pihak Kanwil BPN Aceh agar dapat meninjau ulang penetapan harga tanah yang akan diganti rugi pada Januari 2020 lalu, tapi sampai saat ini belum ada jawaban,” kata Sayuti, Minggu (6/9/2020).

Selain masalah harga yang tidak memihak kepada rakyat, lanut dia, juga ditemukan sejumlah kesalahan pada pemetaan lokais tanah warga yang akan dibebaskan.

“Misal, dalam keterangan hasil pengkuran, tanah saya berbatasan dengan tali air, padahal kenyataannya berbatasan dengan jalan, di situ juga rancu,” ujar Sayuti.

Buchari, juga pemilik lahan, menyampaikan hal yang sama. Tanahnya yang berada pinggir jalan Banda Aceh-Medan hanya dihargai Rp 415 ribu per meter dan bangunan ruko dua pintu Rp 177 juta.

“Tanah di lokasi itu saat ini Rp 600 ribu per meter dan untuk bangunan ruko saya sedah menghabiskan Rp 200 juta lebih,” timpanya.

Pemilik tanah lainnya, Tarmizi (58) juga menyayangkan sikap panitia pelaksaan pembebasan jalan Tol Sibanceh yang tidak mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh para pemilih tanah.

Pertemuan Rabu 3 September 2020 lalu di Kantor Camat Padang Tiji dengan agenda musyawarah bentuk ganti kerugian yang difasilitasi BPN Aceh, malah meminta pemilik tanah untuk menandatangani dokumen hasil pengukuran dan harga yang ditetapkan seperti sebelumnya.

“Jalas kami menolak. Malah bagi kami yang menolak menandatangani hasil penetapan diancam akan membawa berkas pencairan ganti rugi tanah kami ke pengadilan,” ucap Tarmizi meniru apa yang disampaikan pihak yang ditemui pihaknya beberapa hari lalu di Kantor Camat Padang Tiji.

Para pemilik tanah mengaku akan tetap mempertahan tanahnya dari proses pembebasan dan pembangunan jalan tol hingga penetapan harga tanah dapat ditinjau ulang.

Rubrik

Komentar

Loading...