Mendagri Minta Zaini Abdullah Tak Mengaktifkan Pejabat yang Baru Dilantik

Mendagri Minta Zaini Abdullah Tak Mengaktifkan Pejabat yang Baru Dilantik

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Gubernur Aceh Zaini Abdullah tidak mengaktifkan para pejabat yang dilantiknya pada 10 Maret 2017 lalu.

Hal ini disampaikan Tjahjo Kumolo lewat Surat Nomor: 820/2138/OTDA tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono atas nama Mendagri.

Dalam suratnya Mendagri menilai bahwa pelantikan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret 2017 itu melanggar peraturan perundang-undangan.

"Karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan, diminta kepada saudara untuk tidak menugaskan/mengaktifkan pejabat struktural yang dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/004/2017," tulis Mendagri dalam suratnya.

Surat penjelasan ini disampaikan Mendagri sebagai tindaklanjut laporan yang diajukan para kepala SKPA yang dicopot Zaini Abdullah pada 10 maret 2017 lalu.

Baca: Mendagri: Mutasi Pejabat SKPA Melanggar Peraturan Perundang-undangan

Menindaklanjuti laporan itu, Kemendagri telah melakukan pertemuan untuk membahasnya. Pada 14 Maret, Kemendagri melakukan pertemuan dengan Kemenpan RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Kemudian pada 23 Maret, Kemendagri menggelar pertemuan dengan Kemenpan RB, KASN dan BKN. Lalu pada 24 Maret, Kemendagri kembali melakukan pertemuan dengan Kemenkopolhukam dan Kemenkumham.

Dalam poin ke 5 surat itu, Mendagri menjelaskan, bahwa ketentuan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA memang menegaskan bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Aceh ditetapkan gubernur. 

"Tapi dalam Undang-Undang dimaksud tidak diatur persyaratan dan prosedur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II dimaksud sebagai lex spesialis, sehingga berlaku peraturan perundang-undangan nasional sebagai lex generalis," jelasnya.

Selanjutnya dalam asal 118 UUPA menegaskan bahwa PNS di Aceh merupakan satu kesatuan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara Nasional. "Dengan demikian, manajemen kepegawaian dalam Pemerintahan Aceh harus mengikuti manajemen nasional," katanya.(*)

Komentar

Loading...