Mendagri Bilang Mutasi Eselon II Sah, Begini Tanggapan Mantan Kepala SKPA

Mendagri Bilang Mutasi Eselon II Sah, Begini Tanggapan Mantan Kepala SKPA

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Meski Mendagri Tjahjo Kumolo telah menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan Gubernur Aceh Zaini Abdullah sah, tak lantas hal itu langsung diterima kalangan mantan kepala SKPA yang dicopot.

Mantan Kepala Kesbangpol Aceh Nasir Zalba mengatakan, pernyataan Tjahjo Kumolo itu tidak bisa menjadi pegangan mereka. Karena, menurutnya, itu hanya berupa “pernyataan” bukan berupa surat.

"Surat yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Otda harus dibatalkan dulu dengan surat juga, karena bisa saja pernyataan Menteri ditulis tidak lengkap, jadi subjektif," ujarnya pada BERITAKINI.CO, Sabtu (1/4/2017).

Apalagi, katanya, pernyataan itu hanya disampaikan oleh seorang wartawan dan orang-orang yang hadir dalam acara tersebut.

“Kalau memang yang dilantik pada 10 Maret 2017 lalu sah, maka Mendagri harus membatalkan dulu surat Dirjen Otda bukan hanya sebatas pernyataan di koran. Kami tidak bisa menjadikan ini sebagai referensi, kita tunggu pencabutan surat Dirjen Otda," katanya.

Nasir Zalba mengatakan, sesungguhnya mereka bukan beroreintasi pada jabatan. “Kalau seandainya kami orientasinya jabatan, maka kami PTUN kan saja. Urusan menang kalah dieksekusi atau tidak itu urusan belakangan, tapi ini masalah keadilan sebagai pejabat negara," katanya.

Sementara, katanya, pernyataan Mendagri itu adalah versi orang yang bertemu dengan Menteri.

Dia mencontohkan seperti saat dulu menteri mengatakan bahwa pelantikan yang dilakukan Gubernur Aceh ilegal.

“Kemudian gubernur dan Karo Hukum  mengatakan itu hanya pernyataan di koran dan mempertanyakan mana pernyataan tertulisnya, sementara setelah keluar pernyataan tertulis dikatakan lagi itu kan hanya surat. Jadi akhirnya kita berputar-putar antara telur dan ayam,"katanya.

Lalu seperti apa soal aset? “Terkait masalah kami masih sebagai kepala Kesbangpol Aceh. Selama surat Dirjen tidak dicabut, maka kami bersama 17 pejabat lainnya masih sebagai pejabat yang sah.”

Komentar

Loading...