Mawardi Hitung Ulang Kebutuhan Tenaga Kontrak, Prof Hamid Sarong: Ciptakan Juga Lapangan Kerja

Mawardi Hitung Ulang Kebutuhan Tenaga Kontrak, Prof Hamid Sarong: Ciptakan Juga Lapangan Kerja

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Profesor dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh A Hamid Sarong menilai kebijakan Pemerintah Aceh Besar menghitung ulang kebutuhan tenaga kontrak berdasarkan beban kerja yang ada, cukup objektif.

Kebijakan ini sejatinya memang harus dilakukan setiap pemerintah daerah di Aceh.

“Mengiventarisasi semua pekerjaan yang ada di lingkungan pemerintah, kemudian dicari siapa yang layak mengerjakan pekerjaan itu,” kata Hamid Sarong saat dimintai tanggapan ihwal kebijakan Pemerintah Aceh Besar yang sedang mengevaluasi kebutuhan tenaga kontrak di kabupaten itu, Sabtu (7/10/2017).

Hal ini penting agar jumlah tenaga kerja tak melebihi beban kerja yang tersedia. Karena dampaknya bisa membuat para PNS di lingkup pemerintah menjadi tak berfungsi. 

“Nanti PNS-nya bisa duduk-duduk saja, tenang-tenang saja mereka. Ini sebetulnya penganiayaan juga jadinya, uang daerah rugi untuk membayar mereka,” kata Hamid Sarong.

Selain itu, merekrut tenaga kerja yang tak memiliki tanggungjawab kerja sesungguhnya masuk dalam ranah korupsi. “Bagaimana merekrut orang sementara pekerjaan tidak ada, hal ini jelas akan dianggap satu bentuk korupsi dengan memperkaya orang lain,” kata Hamid.

Di sisi lain, kata Hamid Sarong, bupati Aceh Besar juga harus memastikan ketersediaan lapangan kerja yang cukup di Aceh Besar. Sehingga para tenaga kerja tak hanya berharap lowongan yang tersedia di sektor pemerintahan.

Aceh Besar, kata Hamid Sarong, memiliki banyak kegiatan ekonomi yang bisa dikembangkan untuk menyerap tenaga kerja. Dua di antaranya adalah pertanian dan peternakan.

Ketersediaan lapangan kerja ini nantinya akan berangsur-angsur merubah pola pikir angkatan kerja yang selama ini cenderung berharap pekerjaan di sektor pemerintahan.

“Padahal kerja di kantor hanya memiliki kebanggaan dalam hati, mengenakan pakaian dinas, sementara penghasilannya sama sekali tak membanggakan,” katanya.

Hamid juga menegaskan agar Pemerintah Aceh Besar bisa memastikan rekrutmen bukanlah atas dasar misi membantu sanak famili atau anggota tim sukses mendapat kerja.

“Sering kita dengar, karena masih ada familinya yang belum mendapat bagian kerja di kantor itu, sehingga dibuka peluang perekrutan tenaga kontrak, atau dengan menyisihkan tenaga kontrak yang ada di sana dengan menyisipkan sanak keluarga atau tim suksesnya,” katanya.(*)

Komentar

Loading...