MaTA Pertanyakan Penanganan Kasus Sapi Kurus di Polda Aceh

MaTA Pertanyakan Penanganan Kasus Sapi Kurus di Polda Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan proses penanganan kasus pengadaan sapi pada UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI) Saree, Dinas Peternakan Aceh sejak 2017 yang bersumber dari APBA.

"Kasus tersebut telah ditangani Ditreskrimsus Polda Aceh, dan jadi harapan besar bagi kita kepada Kapoda dapat memberi kepastian hukum atas kasus itu," kata Koordinator MaTA Alfian, Selasa (9/8/2020).

Alfian mengatakan, penyelidikan kasus tersebut diketahui telah berlangsung sejak Juni 2020 lalu.

"Namun sampai sekarang sudah September 2020, belum ada perkembangan atau penetapan tersangka," katanya.

Alfian menyebutkan, kepastian hukum adalah faktor penting dan menjadi yang utama sehingga tak muncul penilaian terhadap kasus tersebut, "ada di awal, hilang di akhir".

"Dan jangan sampai kasus ini menjadi tambahan kasus mangkrak yang selama ini terjadi seperti, kasus pengadaan sapi di Kota Lhokseumawe, kasus beasiswa Pemerintah Aceh dan juga kasus pembagunan tebing di Balohan Sabang," katanya.

Kasus pengadaan sapi pada IBI Saree, kata Alfian, sudah menjadi perhatian publik ketika muncul pertama dengan kondisi kurus dan banyak yang mati karena tidak terurus.

Lihat: Pergub Sapi Kurus, Nova Iriansyah: Kita Tunggu Hasil Penyelidikan Polisi

"MaTA sendiri menduga kuat sudah terjadi tindak pidana korupsi di saat pengadaan di tahun 2017 terhadap sapi tersebut. Oleh karena itu MaTA beharap kepada kapolda Aceh untuk ada kepastian hukum terhadap kasus tersebut," katanya.

"Publik sudah mulai bertanya sampai di mana sudah kasus tersebut. Kalau kasus ini 'mau ditutup', MaTA akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) untuk melakukan supervisi sesuai dengan kewenangan KPK."

MaTA, kata Alfian, masih memiliki harapan besar kepada kapolda Aceh untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut sampai tuntas dan pelakunya dapat dihukum sehingga efek jera tetap berlaku terhadap para pelaku kejahatan kemanusian tersebut.

Rubrik

Komentar

Loading...