MaTA Laporkan Hakim Tipikor Banda Aceh ke KY Terkait Penangguhan Lima Terdakwa Korupsi Jadi Tahanan Rumah

MaTA Laporkan Hakim Tipikor Banda Aceh ke KY Terkait Penangguhan Lima Terdakwa Korupsi Jadi Tahanan Rumah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh ke Komisi Yudisial (KY).

MaTA meminta KY untuk turun melakukan pengawasan terhadap kinerja majelis hakim yang memutuskan mengabulkan permohonan lima terdakwa korupsi proyek pemeliharaan jalan-jembatan Simeulue menjadi tahanan rumah.

Lihat: Hakim Perpanjang Tahanan Rumah Lima Terdakwa Korupsi Pemeliharaan Jalan-Jembatan Simeulue

Koordinator MaTA Alfian mengatakan, laporan dilayangan pada Kamis (4/3/2021) dan telah diterima oleh Sukma Violetta SH LL.M sebagai anggota KY.

Alfian menjelaskan, keputusan hakim yang mengabulkan penangguhanan lima terdakwa korupsi dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah adalah hal peristiwa baru di Aceh.

"Untuk itu, kami menilai penting melaporkan ini ke KY agar mendapat pengawasan sehingga potensi terjadinya mafia peradilan dapat terhindarkan," katanya pada BERITAKINI.CO.

Terlebih, kata Alfian, dapat diduga bahwa pengabulan permohonan penangguhanan menjadi tahanan rumah tersebut di antaranya karena pertimbangan jaminan yang salah satunya oleh Bupati Simeulue Erli Hasim.

Lihat: Erli Hasim Jadi Penjamin Terdakwa Korupsi, Darmili: Satu Petunjuk Baru Dia Diduga Terlibat

"Baru kali ini ada bupati menjamin bawahannya yang menjadi terdakwa korupsi," katanya.

MaTA menilai, seharusnya hakim justru menolak permohonan tersebut karena dapat menilai adanya potensi konflik kepentingan antara masing masing terdakwa dengan bupati.

"Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menolak atas permohonan tersebut," kata Alfian.

Menurut Alfian, dengan memberikan "fasilitas" tahanan rumah, para terdakwa sangat berpeluang untuk menghilangkan barang bukti mengingat proses persidangan masih berlangsung.

"Terdakwa sangat berpeluang juga melakukan perbuatan yang berulang mengingat para terdakwa masih aktif sebagai penjabat negara, walaupun para terdakwa masing masing sudah membuat pernjajian dengan hakim dan ini juga seharusnya menjadi pertimbangan hakim untuk menolak permohonan tersebut," katanya.

Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi ini terungkap dari penyidikan yang dilakukan Polda Aceh.

Lima orang dijadikan tersangka, masing-masing,  Ali Hasmi, kepala Dinas PUPR Simeulue yang juga Pengguna Anggaran; Bereueh Firdaus, Kabid Bina Marga Dinas PUPR, yang juga PPK Kegiatan Pemeliharaan Jalan-Jembatan tersebut; Afit Linon, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Iis Wahyudi, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Petugas Admin Sirup pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue; dan Dedi Alkana, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Simeulue.

Hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Aceh, negara disebut merugi hingga Rp 5,7 miliar dari total 70 paket pemeliharaan jalan-jembatan senilai Rp 10,5 miliar.

Lihat: Begini Modus Lima Tersangka Korupsi Proyek Jalan Jembatan Kuras Rp 5,7 Miliar APBD Simeulue

Pada Jumat, 29 Januari 2021 lalu, penyidik Polda Aceh pun melimpahkan berkas perkara sekaligus para tersangkanya ke Kejaksaan Negeri Simeulue yang berlangsung di kantor Kejati Aceh, Banda Aceh.

Jaksa pun langsung menahan kelima tersangka dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banda Aceh, di Kajhu, Kabupaten Aceh Besar.

Lihat: Jaksa Tahan Lima Tersangka Korupsi Proyek Pemeliharaan Jalan-Jembatan Simeulue

Kejaksaan lantas melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh untuk penuntutan. Pada 10 Februari 2021 lalu, sidang perdana pun digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Sidang dipimpin oleh hakim ketua Dahlan SH MH, dan dua anggota masing-masing Zukfikar SH MH dan Edwar SH MH.

Di kutub lain, kuasa hukum terdakwa ternyata juga mengajukan permohonan penangguhan/pengalihan tahanan terhadap kliennya itu kepada hakim.

Sehingga pada 17 Februari 2021, atas sejumlah pertimbangan, majelis hakim mengabulkan permohonan para terdakwa dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah terhitung hingga 3 Maret 2021.

Lalu kembali mengabulkan perpanjangan masa tahanan rumah selama 30 hari lagi.

Rubrik

Komentar

Loading...