MaTA: Kepala BPKS Layak Dicopot

MaTA: Kepala BPKS Layak Dicopot

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menilai layak jika Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Sayid Fadhil dicopot dari jabatannya.

Indikasinya, kata Alfian, dalam tata kelola menajemen berdasarkan evaluasi dewan pengawas, ditemukannya 10 masalah yang dianggap dapat mempengaruhi keberlangsungan kinerja BPKS secara menyeluruh. Dimana, kepatutan terhadap aturan yang tidak berjalan dapat berdampak buruk terhadap BPKS itu sendiri.

Baca: Plt Gubernur Aceh Tegur Kepala BPKS

Temuan ketidakpatutan dalam manajemen tata kelola yang terjadi dari sisi rekrutmen, administrasi yang tidak tertib, dan masalah lainnya, kata Alfian, menjadi persoalan serius yang perlu disikapi oleh dewan kawasan.

“Selain manajemen bermasalah, dewan pengawas juga menemukan terjadinya pelanggaran dari 5 sisi, di mana ditemukan proses lelang yang tidak sesuai aturan dan ini dapat berimplikasi secara hukum di kemudian hari,” kata Alfian, Jumat (26/10/2018).

Kemudian, kata Alfian, restrukturisasi dari "saran" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut menjadi pertanyaan publik, karna biasanya KPK mengeluarkan rekomendasi berupa surat resmi terhadap instansi yang dimaksud.

“Ini perlu dibuktikan terhadap ‘saran’ tersebut. Sehingga tidak terbawa bawa nama KPK tanpa dasar,” kata dia.

Surat Plt Gunernur Aceh dengan Nomor: 515/25881 dengan perihal teguran terhadap kepala BPKS, kata dia, menjadi landasan kuat untuk mengambil langkah kepatutan.

“Berdasarkan kajian terhadap evaluasi manajemen dan laporan pelanggaran yang telah terjadi, patut ada tindakan terukur dari dewan kawasan. Sehingga, tata kelola BPKS menjadi lebih transparan dan akuntabel,” kata Alfian.

Kata dia, BPKS yang dibentuk berdasarkan UU 37 Tahun 2000 dengan tujuan pusat industri dan perdagangan, setiap tahun mendapatkan pengalokasian dana APBN dengan rata rata per tahun mencapai Rp 500 miliar.

“Perlu perhatian semua pihak. Kita tidak bertoleran dengan manajeman salah urus, apalagi sampai terjadi korupsi. Karena manajemen sebelumnya BPKS diterpa badai korupsi yang hari ini masih berlajut di KPK,” kata Alfian.

Komentar

Loading...