MaTA Kecam Pengadilan Tipikor Banda Aceh Tangguhkan Penahanan Terdakwa Korupsi

MaTA Kecam Pengadilan Tipikor Banda Aceh Tangguhkan Penahanan Terdakwa Korupsi

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kebijakan Pengadilan Tipikor Banda Aceh mengabulkan permohon penangguhan penahanan lima terdakwa korupsi proyek pemeliharaan jalan jembatan Simeuleu dinilai sebagai peristiwa pertama di Aceh.

“Kebijakan ini patut dicurigai. Biasanya penangguhan penahanan terjadi di level penyidik, tapi kali ini pihak pengadilan tipikor pun sudah ikut memberi penangguhan,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian pada BERITAKINI.CO, Jumat (19/2/2021).

Lihat: Dijamin Erli Hasim, Pengadilan Tipikor Tangguhkan Penahanan Lima Terdakwa Korupsi Pemeliharaan Jalan Jembatan Simeulue

Alfian menyebutkan, dengan status para terdakwa yang masih aktif sebagai penyelenggara negara, maka berpotensi terjadi pengulangan tindak pidana korupsi.

“Penahanannya bisa ditangguhkan ini sangat aneh dan kebijakan ini memberi peluang kepada terdakwa untuk melakukan korupsi yang berulang,” katanya.

Alfian menegaskan bahwa Indonesia sudah menyepakati, korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Seharusnya para hakim berpegang teguh pada prinsip tersebut.

Lihat juga: Erli Hasim Jadi Penjamin Terdakwa Korupsi, Darmili: Satu Petunjuk Baru Dia Diduga Terlibat

“Kalau dengan alasan kemanuasian atau terdakwa ada keluarga, bagaimana dampak yang telah terdakwa lakukan? Apa hakim tidak perhitungkan dari sisi kerugian negara dan sosial masyarakat akibat perbuatan korupsi tersebut?” katanya.

MaTA menilai kebijakan ini masuk katagori cacat mental dan patut dikecam

“Siapa pun yang menjamin terdakwa korupsi jelas tidak patut dipertimbangkan oleh hakim. MaTA menilai ini ‘kebijakan tidak gratis’,” katanya.

MaTA sendiri akan meminta Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang telah memberikan penangguhan kepada terdakwa koruptor.

“Karena peluang para terdakwa akan dibebaskan melalui putusan oleh hakim nantinya sangat terbuka. Sehingga perhatian publik atas kebijakan yang tidak waras tersebut,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...