MaTA Dukung Penuh Polda Aceh Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Tempat Cuci Tangan Disdik

MaTA Dukung Penuh Polda Aceh Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Tempat Cuci Tangan Disdik

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Dukungan terhadap Polda Aceh agar mengungkap dugaan penyimpangan pada proyek tempat cuci tangan dan sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020, terus mengalir.

Kali ini datang dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). “Kami menyatakan mendukung penuh langkah Polda Aceh melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap dugaan penyimpangan pada proyek tempat cuci tangan dan sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020,” kata Koordinator MaTA Alfian, Jumat (26/2/2021).

Lihat: 400 Paket Tempat Cuci Tangan Rp 41,2 Miliar Disdik Aceh Dinilai Berpotensi Korupsi, Penegak Hukum Diminta Usut

MaTA, kata Alfian, sudah pernah mempertanyakan ihwal proyek tersebut karena tak semua SMA sederajat membutuhkan tempat cuci tangan dalam rangka pencegahan Covid-19.

“Seharusnya, Pemerintah Aceh memastikan lebih dulu sekolah mana saja yang masih kekurangan fasilitas, baru melakukan intervensi, baik membangun baru atau rehabilitasi,” katanya.

Lihat juga: Penampakan Proyek Tempat Cuci Tangan Disdik yang Sedang Dibidik Polda Aceh

Faktanya, kata Alfian, realisasi proyek tempat cuci tangan tersebut diduga ada yang tidak sempurna.

Bahkan, lanjut Alfian, ada pihak sekolah yang belum dapat memafaatkannya.

“Ada juga pihak sekolah mengeluarkan biaya sendiri agar tempat cuci tangan yang sudah di bangun tersebut dapat difungsikan. Padahal pemerintah melalui Dinas Pendidikan Aceh sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 41,2 miliar untuk pembangunan tersebut dengan menggunakan anggaran hasil refocusing APBA 2020,” katanya.

Karena itu, kata Alfian, MaTA menilai langkah Polda Aceh untuk memastikan pembangunan tersebut tidak mengadung unsur korupsi sudah sangat tepat.

“MaTA juga menilai sangat mudah untuk melihat kasusnya dan kita percaya polda mampu mengungkapnya, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pembagunannya sehingga siapa pun pihak yang diduga terlibat tidak lolos atau apabila ada penerima aliran dananya juga dapat diungkap secara tuntas,” katanya.

Alfian mengatakan, Pandemi covid-19 adalah bencana nasional. Sehingga siapan pun melakukan korupsi terhadap anggaran penanganan pandemi dapat di jerat dengan hukuman mati sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

“MaTA sendiri konsisten mengawal pengusutan kasus tersebut sehingga ada rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan luas biasa tersebut,” katanya.

Rubrik
Pidie Jaya-Ramadan

Komentar

Loading...