MaTA Desak DPRA Paksa Pemerintah Aceh Rincikan Belanja Penanganan Covid-19

MaTA Desak DPRA Paksa Pemerintah Aceh Rincikan Belanja Penanganan Covid-19

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Angka kasus positif Covid-19 di Aceh terus meningkat. Sementara, keterbukaan informasi program dan alokasi anggaran penanganan dampak Corona tersebut semakin rendah.

Didesak oleh berbagai pihak, bahkan oleh DPRA, untuk transparan, Pemerintah Aceh tetap bungkam.

Hingga saat ini, Pemerintah Aceh tak juga mempublikasikan nilai ril alokasi anggaran dan kemana saja duit akan dibelanjakan.

“Tentu, hal ini tidak hanya berdampak pada relasi eksekutif dan legeslatif, lebih jauh kondisi ini berdampak pada kepercayaan publik kepada Pemerintah Aceh,” kata Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA, Hafidh, Rabu (23/9/2020).

Sementara dari informasi yang diperoleh per Juli 2020, kata Hafidh, alokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 seluruh Aceh, (pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi) mencapai Rp 3,2 triliun.

“Provinsi Aceh sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun, sementara alokasi seluruh kabupaten/kota di Aceh jika dijumlahkan sebesar Rp 730,6 miliar,” katanya.

Sementara untuk realisasinya, kata Hafidh, per Juli 2020, tidak sampai setengah dari seluruh kabupaten/kota di Aceh yang serapan anggarannya di atas 50 persen.

Bahkan ada daerah yang baru terserap anggaran penanganan dampak covid sebesar 2,7 persen yaitu Kabupaten Aceh Timur.

“Untuk Pemerintah Provinsi Aceh sendiri dari alokasi Rp 2,5 triliun, baru terserap sebesar Rp 174,7 miliar, atau hanya sebesar 6,99 persen dari total alokasi,” katanya.

Hafidh menjelaskan, sebagaimana ketentuan, alokasi anggaran penanganan dampak Covid-19 difokuskan pada tiga kelompok isu, yaitu pemulihan dampak ekonomi, penanganan bidang kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial (JPS).

Pemerintah Aceh, kata Hafidh, mengalokasikan Rp 2,3 triliun untuk JPS, Rp 134, 4 miliar untuk bidang kesehatan, dan Rp 19,6 miliar untuk pemulihan ekonomi.

“Pada isu pemulihan dampak ekonomi, Pemerintah Aceh memfokuskan pada tiga kegiatan utama kegiatan pengadaan masker untuk 23 kabupaten/kota (penguatan modal usaha pada pelaku UMKM) sebesar Rp 1,5 miliar; kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA sebesar Rp 8,1 miliar; dan kegiatan pengadaan ayam petelur dengan alokasi sebesar Rp 10 miliar,” ungkapnya.

“Dari ketiga alokasi tersebut baru direalisasikan untuk kegiatan pengadaan masker. Sementara dua kegiatan lainnya per Juli 2020 belum terealisasi sama sekali.”

Melihat fakta ini, kata Hafidh, MaTA menilai Pemerintah tidak punya strategi dalam penanganan pemulihan dampak ekonomi serta tidak teridentifikasi secara jelas kelompok sasaran yang akan disasar untuk pemulihan dampak ekonomi di Aceh.

Pada sektor kesehatan, rincian alokasi anggaran difokuskan pada enam kategori, dan baru terealisasi pada tigas kategori dengan angka total serapan anggarannya per Juli 2020 hanya sebesar 0,95 persen.

“Kondisi ini sangat mengecewakan, ditambah fakta-fakta banyaknya tenaga medis yang terpapar Covid-19 di Aceh, bahkan telah melumpuhkan layanan kesehatan dari tingkat Rumah Sakit Umum Daerah hingga level puskesmas,” jelasnya.

“Banyaknya tenaga medis yang terpapar covid-19 di Aceh dan lumpuhnya layanan kesehatan ini dapat simpulkan akibat tidak maksimalnya penanganan sektor kesehatan ini oleh Pemerintah Aceh. Dengan realisasi tersebut, tentu saja Aceh menjadi provinsi terendah realisasi anggaran kesehatan se-Indonesia.”

Untuk sektor Penyedian Jaring Pengaman Sosial (JPS), rincian alokasi anggaran difokuskan kepada Sembilan program dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,3 triliun.

“Dari total anggaran tersebut, per Juli 2020 baru terealisasi sebesar Rp 171,9 atau sebesar 7,33 persen dari total alokasi.  Di antaranya dibelanjakan untuk pengadaan sembako, penyediaan aplikasi, bahkan alokasi anggaran untuk instansi vertikal,” katanya.

Dari rincian kegiatan tersebut pula, kata Hafidh, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh tidak responsif menjawab permasalahan di lapangan. Dilatarbelakangi berbagai masalah, bahkan bantuan sembako Pemerintah Aceh sempat ditolak di beberapa wilayah.

Fakta ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Aceh merencakanan penanganan dampak Covid-19 dengan baik. Kondisi ini diperparah oleh sikap Pemerintah Aceh yang tidak transparan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran kebutuhan penanganan dampak Covid-19 di Aceh.

“Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas MaTA pun merekomendasi Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota di Aceh untuk segera mempublikasikan rincian program dan anggaran penanganan dampak Covid-19 di Aceh.

“Selain untuk menghindari tumpang-tindih dalam penanganan, membuka informasi ini juga untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan saran/pendapat dalam penyusunan program, anggaran hingga kelompok sasar dalam penangan pandemi ini. Jika hal ini tak dilakukan, jangan terus menyalahkan masyarakat yang tidak patuh/percaya pada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah karena pada kenyataannya pemerintah sendiri yang tidak mau terbuka kepada masyarakat,” katanya.

MaTA juga  mendesak DPRA/DPRK--dengan segala kewenangan yang dimiliki--untuk dapat maksimal melakukan pengawasan serta “memaksa” pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mempublikasikan rincian alokasi dan realisasi program/kegiatan penanganan dampak covid-19 di Aceh.

Rubrik

Komentar

Loading...