MaTA Desak BPK Lapor Temuan Pemko Lhokseumawe ke Penegak Hukum

MaTA Desak BPK Lapor Temuan Pemko Lhokseumawe ke Penegak Hukum
Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Koordinator Bidang Hukum dan Politik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Baihaqi meminta BPK RI Perwakilan Aceh untuk menyerahkan temuan-temuan hasil pemeriksaan atas Ketidakpatuhan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap peraturan perundang-undangan ke penyidik hukum.

Baihaqi menyakini, sederet temuan ini juga yang membuat Pemko Lhokseumawe akhirnya hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2016, padahal sebelumnya mereka berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2015.

“MaTA menilai hal tersebut merupakan kegagalan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengelola anggaran tahun 2016,” kata Baihaqi dalam keterangn tertulisnya yang diterima BERITAKINI.CO, Selasa (3/10/2017).

Menurunnya predikat opini Pemko Lhokseumawe itu, kata Baihaqi, mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe sarat masalah.

MaTA, kata dia, mendesak BPK RI Perwakilan Aceh melaporkan dugaan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe 2016 ke aparat penegak hukum, sehingga ini dapat dijadikan dasar penyidikan.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 8 ayat (3) disebutkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

Kemudian pada ayat (4) disebutkan laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 14 ayat (1) juga disebutkan hal serupa, yakni apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa temuan yang disajikan oleh BPK RI Perwakilan Aceh di antaranya belanja hibah dan bantuan sosial yang terlalu tinggi hingga mencapai 13,44 persen dari total belanja.

Sementara untuk urusan wajib seperti kesehatan, Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya mengalokasikan 7,21 persen dari total belanja.

UU Nomor 36 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat (2) disebutkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

MaTA menduga, alokasi hibah dan bansos pada 2016 tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pemenangan Pemilukada 2017 calon incumbent.

Untuk itu, MaTA mendesak penegak hukum untuk menjadikan laporan pemeriksaan ini sebagai dasar awal untuk proses penyidikan. Di sisi lain, perlu juga ditelusuri siapa saja penerima manfaat dari alokasi bansos tersebut.

Temuan lain yang disajikan BPK RI Perwakilan Aceh terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah saldo utang tahun 2016 mencapai Rp 240.048.847.250. Sedangkan pernyataan utang yang ditandatangani oleh 35 kepala SKPK sebesar Rp 243.949.653.433.

“Pertanyaannya, kenapa hal ini terjadi? Apakah Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak mempunyai pembukuan yang jelas atau memang ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengelabui anggaran daerah?” kata Baihaqi.(*)

Komentar

Loading...