MaTA: Bimtek dan Studi Banding Aparatur Gampong tak Mesti ke Luar Daerah

MaTA: Bimtek dan Studi Banding Aparatur Gampong tak Mesti ke Luar Daerah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai bimbingan teknis dan studi banding aparatur gampong tidak mesti dilakukan ke luar daerah.

Namun, pihak MaTA cenderung sepakat jika para pihak diundang ke gampong terkait.

"Ini jauh lebih efektif daripada "katanya" mencari pengalaman," kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, kepada BERITAKINI.CO, Rabu (8/8/2018).

MaTA juga menilai pengalaman bimtek yang tiap tahun dilakukan tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintah gampong.

Selain itu, partisipasi warga dalam perencanaan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa juga masih menjadi masalah serius, walaupun bimtek menjadi andalan "proyek" Dinas Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Akan tetapi, kata Alfian, belum menjadi solusi.

Berdasarkan catatan MaTA, anggaran bimtek tiap tahun dikeluarkan pihak terkait.

Rata-rata gampong atau desa mendapat anggaran sebesar Rp 20 juta-Rp 25 juta.

"Di mana Aceh Utara memiliki 852 Gampong, dan ini dapat dibayangkan berapa besar anggaran gampong yang dibawa ke luar tiap tahun," ungkap Alfian lagi.

MaTA menduga program bimtek/studi banding menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana desa saat ini.

Seharusnya, pemerintah daerah dapat segera mengevaluasi "proyek" tersebut, sehingga publik tidak beranggapan negatif.

Dia menilai pelaksanaan bimtek di daerah masing-masing dengan mendatangkan para pihak justru menjaga keseimbangan perekonomian daerah.

Selain itu, kata Alfian, pemda juga dapat memberdayakan fasilitas BUMD yang ada.

"Sehingga menjadi salah satu sektor pendapatan daerah," kata Alfian.

Lagipula, menurut Alfian, "ketika bimtek dilakukan, pesan yang tersampaikan ke publik hanya modus dalam konflik kepentingan untuk mendapatkan keutungan bagi pengelola."

Rubrik

Komentar

Loading...