Massa Aliansi Gayo Bergerak Beri Waktu Dua Hari Dewan Surati DPP Partainya Tolak Omnibus Law

Massa Aliansi Gayo Bergerak Beri Waktu Dua Hari Dewan Surati DPP Partainya Tolak Omnibus Law

BERITAKINI.CO, Redelong | Ratusan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Gayo Bergerak menggelar aksi demo di gedung DPRK Bener Meriah, Selasa (13/10/2020).

Sebelumnya aksi tersebut digelar di halaman kantor DPRK setempat. Namun, karena kondisi hujan deras, massa menggelar aksinya di ruang paripurna DPRK.

Di hadapan sejumlah anggota DPRK, salah satu perwakilan aksi Khairuddin mendesak para anggota DPRK dari partai nasional untuk menyurati Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Selain menyurati Presiden Jokowi untuk membatalakan Omnibus Law ini, kami juga meminta anggota DPRK menyurati partainya masing-masing menolak Omnibus Law,” teriak Khairuddin.

Selain itu, Koordinator Lapangan Yudiansah menegaskan agar surat yang dilayangkan para anggota DPRK ke masing-masing partai untuk secepatnya diproses.

“Kami memberi waktu dua hari ini surat itu harus sampai ke masing-masing partai dan harus dipublikasi ke media. Kalau dalam dua hari ini tuntutan ini tidak terpenuhi, kami akan kembali mendatangi DPRK,” teriaknya.

Ketua DPRK Bener Meriah Mhd Saleh menyepakati tuntutan tersebut.

"Saya sepakat, kita akan surati DPP masing-masing,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Terkait Omnibus Law, pihaknya juga menyatakan menolak UU tersebut dan akan menyurati Presiden Jokowi.

“Kami anggota DPRK sepakat menolak Omnibus Law ini. Tapi saya tidak sepakat jika saya dibilang minum darah rakyat, jika perlu darah saya akan saya berikan untuk penolakan UU Omnibus Law ini,” teriaknya dihadapan aksi massa.

Hal yang sama juga di sampaikan Bupati Bener Meriah, Sarkawi yang juga hadir di Gedung DPRK tersebut. Di hadapan para pendemo ia mengatakan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut.

“Jika Undang-undang ini merugikan rakyat, saya bupati Bener Meriah menolak Omnibus Law, kami juga akan menyurati Presiden dan DPR RI,” kata Sarkawi.

Dikatakan, pihaknya juga menyadari jika pembahasan undang-undang tersebut terlalu terburu-buru. Pihak Pemkab Bener Meriah, kata dia, sampai saat ini belum menerima salinan undang-undang tersebut.

“Kami juga sampai saat ini belum mengetahui apa isi undang-undang tersebut. Intinya kami sepakati menandatangani tuntutan mahasiswa dan dari berbagai elemen masyarakat sekarang,” ujarnya.

Seperti diketahui, ratusan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Gayo Bergerak mendatangi kantor DPRK setempat untuk menuntut para anggota DPRK menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ketua DPRK dan Bupati Bener Meriah juga diminta menandatangani petisi menggugat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Di antara isi surat petisi tersebut mendesak Bupati dan DPRK Bener Meriah menyatakan sikap menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI.

Selanjutnya mendesak bupati dan DPRK Bener Meriah menyuati Presiden dan DPR RI membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Dari amatan BERITAKINI.CO, massa membubarkan diri setelah ketua DPRK dan bupati Bener Meriah menandatangani tuntutan tersebut.

Rubrik

Komentar

Loading...