Masa Tahanan Rumah Lima Terdakwa Korupsi Jalan Jembatan Simeulue Diperpanjang, Pakar: Putusan Tak Linier dengan Komitmen Pemerintah

Masa Tahanan Rumah Lima Terdakwa Korupsi Jalan Jembatan Simeulue Diperpanjang, Pakar: Putusan Tak Linier dengan Komitmen Pemerintah
Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala Zainal Abidin

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala Zainal Abidin menilai keputusan hakim yang mengabulkan perpanjangan tahanan rumah bagi lima terdakwa korupsi pemeliharaan jalan-jembatan Simeulue tak sepenuhnya sejalan dengan komitmen, bahkan semangat pemerintah memberantas korupsi.

“Dalam konteks pasca reformasi yang mana pemerintah telah mendengungkan soal pemerintahan yang bersih dari KKN, putusan ini bisa dinilai akan melemahkan anjuran pemerintah terkait semangat pemberantasan korupsi,” kata Zainal Abidin saat dimintai tanggapannya, kemarin.

Lihat: Hakim Perpanjang Tahanan Rumah Lima Terdakwa Korupsi Pemeliharaan Jalan-Jembatan Simeulue

Menurut Zainal Abidin, kasus korupsi berbeda dengan kasus pidana umum lainnya. Di mana korupsi masuk dalam bentuk kejahatan luar biasa. Karena itu, penanganannya pun harus luar biasa.

“Jika kalau tidak urgen dan penting sekali, tidak perlu diberikan penangguhan tahanan rutan menjadi penahanan rumah,” katanya.

“Seharusnya instansi terkait harus membaca ritme pemerintah yang menginginkan pemerintahan di Indonesia bersih dan bebas dari korupsi.”

Kendati secara secara hukum, keputusan mengabulkan permohonan terdakwa tersebut tak jadi masalah selagi memang memenuhi syarat seperti ada penjamin.

"Dalam permohonan itu biasanya penjamin akan bertanggungjawab penuh terhadap terdakwa, jika terdakwa suatu hari kabur maka penjaminnya yang akan dimintai pertanggungjawabannya," ujarnya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...