Mangkir di Pembahasan KUA-PPAS, Pemerintah Aceh Malah Ajukan RAPBA 2021, Dikembalikan DPRA

Mangkir di Pembahasan KUA-PPAS, Pemerintah Aceh Malah Ajukan RAPBA 2021, Dikembalikan DPRA
Wakil Ketua DPRA Safaruddin

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | DPRA mengembalikan dokumen Rancangan Qanun (Raqan) Tentang APBA 2021 ke Pemerintah Aceh.

Wakil Ketua DPRA Safaruddin mengatakan, pengembalian dokumen RAPBA itu dilakukan atas beberapa alasan.

Pertama, penyerahannya yang memang tidak sesuai prosedur seperti yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan.

"Diserahkan melalui sekretariat dewan sekira empat hari lalu. Harusnya RAPBA disampaikan secara resmi lewat paripurna DPRA," kata Safaruddin, Kamis (3/9/2020).

Satu hal substansial lainnya, kata Safaruddin, RAPBA justru telah diserahkan sementara Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 belum disepakati bersama.

Menurut Safaruddin, selama ini, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) juga kerap mangkir saat proses pembahasan KUA-PPAS tersebut.

Itulah di antaranya, mengapa kesepakatan bersama hingga saat ini belum tercapai.

"Aneh, belum ada kesepakatan bersama, kok RAPBA sudah diserahkan, itu pun melalui sekretariat DPRA, bukan paripurna," katanya.

Menurut Safaruddin, dilihat dari sisi tenggat waktu yang mengikat masa pembahasan KAU-PPAS, eksekutif-legislatif sebetulnya masih memiliki waktu secara regulasi untuk melakukan pembahasan.

"Rancangan KUA-PPAS itu diserahkan pada 24 Juli 2020, dan langsung kita jadwalkan pembahasan," katanya.

Tapi Tim Anggaran Pemerintah Aceh tak pernah hadir ke DPRA untuk membahas karena alasan Covid-19.

"Padahal secara aturan, hal-hal yang bersifat urgen, sesuai Keputusan Mendagri 440-8330 Tahun 2020, itu boleh dibahas secara tatap muka, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Meski Tim Anggaran Pemerintah Aceh tak hadir, kata Safaruddin, DPRA tetap membahas Rancangan KUA-PPAS tersebut, terutama antara komisi-komisi dengan SKPA mitra kerja.

"Hasil rasionalisasi mereka dengan mitra kerja itu telah diserahkan. Namun Rancangan KUA-PPAS itu belum pernah disepakati, karena TAPA dan Banggar DPRA belum pernah menyepakati apapun," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...