Mahasiswa Pertanyakan Alasan Anggota Tiga Fraksi DPRK Bolos di Paripurna APBK-P Aceh Besar

Mahasiswa Pertanyakan Alasan Anggota Tiga Fraksi DPRK Bolos di Paripurna APBK-P Aceh Besar
Ikhwan Muttaqim dan Sirathallah

BERITAKINI.CO, Jantho | Kalangan mahasiswa mempertanyakan alasan para wakil rakyat bolos dari Paripurna Penyerahan Nota Keuangan Rancangan Qanun (Raqan)  APBK-Perubahan  Aceh Besar 2017.

Hal ini penting, karena telah mengakibatkan proses pembahasan anggaran yang merupakan hak rakyat, tak bisa dilanjutkan alias terhenti.

“Kami mahasiswa Aceh Besar mempertanyakan alasan para anggota dewan yang terpilih 2014 lalu itu,” kata Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Pemuda Simpang Tiga (Forkompas) Kabupaten Aceh Besar, Ikhwan Muttaqim pada BERITAKINI.CO, Sabtu malam (7/10/2017).

Seperti diketahui, Paripurna DPRK dengan agenda Penyerahan Nota Keuangan Raqan APBK-P 2017 yang digelar pada Selasa lalu, gagal lantaran 19 orang anggota DPRK tak hadir pada paripurna itu sehingga tak mencukupi kuorum.

Para wakil rakyat tersebut, masing-masing, mayoritas dari Fraksi Partai Aceh, mayoritas anggota Fraksi Nasdem dan Golkar.

Menurut Ikhwan, pembahasan APBK adalah salah satu agenda penting karena menyangkut dengan kebutuhan rakyat.  Apalagi, perekonomian Aceh Besar selama ini masih sangat bergantung pada belanja pemerintah.

“Karena itu, semakin lambat raqan ini dibahas, maka semakin lama pula rakyat menikmati kue pembangunan dan itu sangat berkaitan dengan ulah para wakil rakyat tersebut,” katanya.

Ikhwan mengatakan, publik masih bisa mentolerir jika para wakil rakyat jarang masuk kantor di saat-saat hari kerja reguler. “Tapi kalau sudah tidak hadir pada agenda yang penting terkait pembangunan daerah dan juga kemasalahatan orang banyak, itu sudah di luar kewajaran,” katanya.

“Seharusnya ada satu orang perwakilan saja untuk menerangkan kepada publik alasan ketidakhadiran para perwakilan rakyat," katanya lagi sembari mengatakan bahwa bolosnya 19 anggota DPRK ini berjalan terstruktur.

Baca juga:

Lainnya dengan Ikhwan Muttaqim, Ketua Fokus Gempar Aceh Besar, Sirathallah mengatakan, persoalan tidak hadirnya mayoritas anggota DPRK Aceh Besar sehingga terjadi penundaan pembahasan APBK-P tesebut tak perlu menjadi persoalan yang menguras energi. Dia mengatakan hal itu adalah persoalan biasa dalam pemerintahan.

Sirathallah mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan fenomena yang terjadi dalam proses pembahasan anggaran perubahan tersebut.

“Hanya terjadi penundaan saja terhadap pembiayaan-pembiayaan,” katanya.

Dia menilai bahwa sedang ada upaya politik anggaran yang sedang diupayakan ke arah lebih rasional dan relevan. “Mungkin saja karena kepentingan anggaran politik yang belum tercapai sehingga butuh win-win solution,” katanya.

“Kita hanya berharap proses tersebut cepat rampung, mengingat tugas DPRK cukup banyak yang harus dilakukan sehingga tidak banyak membuang waktu di sini.”

Komentar

Loading...