Mahalkan Harga Paket Pengawasan dan Perencanaan Hingga Rp 1,83 Miliar, Ini Deretan Aturan yang Dilanggar Dinas Dayah Aceh

Mahalkan Harga Paket Pengawasan dan Perencanaan Hingga Rp 1,83 Miliar, Ini Deretan Aturan yang Dilanggar Dinas Dayah Aceh
Foto: KSI News

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Dinas Pendidikan Dayah Aceh tercatat melakukan dugaan pemahalan harga pada puluhan paket perencanaan dan pengawasan tahun anggaran 2020. Negara pun berpotensi merugi hingga Rp 1,83 miliar.

Hal itu telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan. LHP itu telah diserahkan kepada DPRA pada 4 Mei 2021 lalu, sebagai pemilik kepentingan terutama untuk tugas-tugas pengawasan.

Dalam LHP itu, BPK mencatat temuan tersebut sebagai realisasi Biaya Perencanaan dan Biaya Pengawasan melebihi ketentuan terdiri dari paket-paket perencanaan senilai Rp 1,08 miliar dan kemahalan paket-paket pengawasan senilai Rp 753 juta.

BPK juga membeberkan deretan regulasi yang dilanggar. Di antaranya adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

Dalam Permen PUPR tersebut menyatakan bahwa untuk biaya konstruksi fisik sampai dengan Rp 250 juta, maka persentase maksimal biaya perencanaan sebesar 18,11 persen dan biaya pengawasan sebesar 10,59 persen dari biaya konstruksi fisik. 

Tapi faktanya, Dinas Pendidikan Dayah Aceh justru menganggarkan belanja perencanaan dan pengawasan jauh di atas ketentuan tersebut.

Biaya perencanaan dan pengawasan yang direalisasikan rata-rata sebesar 27,91 persen dan 16,26 persen dari nilai fisiknya. 

Menariknya, BPK sama sekali tak merekomendasikan kemahalan harga yang telah dibayarkan kepada rekanan tersebut dikembalikan ke kas negara, seperti pada temuan-temuan kelebihan bayar yang pada umumnya diberi tenggat pengembalian selama 60 hari sejak LHP diserahkan.

Sehingga temuan ini sangat berpotensi akan terus menjadi temuan yang diyakini dapat pula diterjemahkan menjadi kerugian negara akibat regulasi yang dilanggar.  

Berikut ini deretan regulasi yang dilanggar:

Auditor BPK telah mengidentifikasi penyebab hal itu bisa terjadi di antaranya karena kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh tidak optimal dalam melakukan  pengendalian pengelolaan keuangan yang berada dalam kewenangann yang dipimpinnya; lalu karena Kepala Subbag Penyusunan Program belum cermat dalam melaksanakan  perencanaan anggaran di Dinas Pendidikan Dayah; dan karena KPA dan PPTK tidak cermat dalam merealisasikan biaya perencanaan dan biaya pengawasan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dayah.

Rubrik

Komentar

Loading...