Lusa Malam DPRA Kukuhkan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe

Lusa Malam DPRA Kukuhkan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe
Abdullah Saleh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Musyawarah (Banmus) DPRA telah menetapkan jadwal pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe. Paripurna Pengukuhan akan digelar pada Jumat malam (14/12/2018).

Anggota Banmus DPRA Abdullah Saleh mengatakan, keputusan itu merupakan hasil rapat Banmus yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB tadi, Rabu (12/12/2018).

"Jadi ini baru saja selesai, Alhamdulillah, semua anggota Banmus sepakat paripurna pengukuhan digelar pada Jumat malam, pekan ini," kata Abdullah Saleh saat dikonfirmasi BERITAKINI.CO.

Abdullah Saleh mengungkapkan, rapat tersebut dihadiri seluruh anggota banmus yang terdiri dari pimpinan dan ketua fraksi-fraksi di DPRA.

Awalnya, kata Abdullah Saleh, beberapa anggota Banmus sempat mempertanyakan ihwal penentuan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe tersebut.

"Namun setelah dijelaskan secara detil oleh pimpinan, maka semua mengatakan sepakat," katanya.

Abdullah Saleh menilai wajar para anggota Banmus mempertanyakan dasar penentuan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe.

Terutama karena Qanun Tentang Lembaga Wali Nanggroe menegaskan bahwa pemilihan Wali Nanggroe merupakan wewenang komisi pemilihan yang anggotanya terdiri dari Majelis Tuha Peut, Tuha Lapan, Mufti, dan perwakilan ulama dari 23 kabupaten/kota.

Namun, qanun juga mengatur bahwa tata cara pemilihan Wali Nanggroe itu yakni musyawarah dan mufakat di antara anggota komisi pemilihan tersebut.

“Jadi bukan sistem terbuka, tidak seperti sistem demokrasi. Mekanisme pemilihan itu lebih bersifat internal di Lembaga Wali Nanggroe itu sendiri,” kata Abdullah Saleh.

Abdullah Saleh mengatakan, Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe yang terdiri dari Tuha Peut, Tuha Lapan, dan Mufti (mines perwakilan ulama dari kabupaten/kota), juga telah mengusulkan agar Malik Mahmud dikukuhkan untuk satu periode lagi.

“Ini mengingat waktu yang sudah sangat singkat di mana jabatan Wali Nanggroe Malik Mahmud akan berakhir pada 16 Desember 2018 mendatang. Sementara komisi pemilihan belum terbentuk, para ulama yang mewakili kabupaten/kota juga belum disepakati,” kata Abdullah Saleh.

“Mekanisme pemilihan itu juga diatur dengan reusam Wali Nanggroe, tapi juga belum siap.”

Karena itu, kata Abdullah Saleh, Lembaga Wali Nanggroe akhirnya menyurati DPRA untuk menyampaikan hasil rapat tiga majelis tinggi Wali Nanggroe.

“Baru-baru ini, DPRA menerima surat dari Wali Nanggroe yang menyampaikan surat dari tiga mejelis wali nanggroe yang menyatakan komisi pemilihan belum terbentuk, karena itu mereka menyerahkan kepada DPRA kewenangan lebih lanjut selaku representatif rakyat Aceh,” katanya.

“Mereka juga mengusulkan dikukuhkan kembali Malik Mahmud untuk satu periode berikutnya. Jadi atas dasar itulah DPRA melakukan kajian-kajian, telaah. Komisi I DPRA juga telah duduk dengan Pemerintah Aceh untuk membicarakan ini.”

Rubrik

Komentar

Loading...