LPLA Apresiasi BPKP Ungkap Dugaan Persekongkolan pada Empat Paket MYC

LPLA Apresiasi BPKP Ungkap Dugaan Persekongkolan pada Empat Paket MYC
Koordinator LPLA Nasruddin Bahar

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) mengapresiasi BPKP atas temuan dugaan pengaturan dan persekongkolan pada penetapan pemenang empat proyek Pemerintah Aceh dengan sistem multi years contract (MYC).

BPKP pun telah merekomendasikan agar penetapan pemenang dibatalkan, dan proyek-proyek tersebut ditender ulang.

Lihat: Empat Rekanan Pemenang Proyek Multi Years yang Terindikasi Tak Sesuai Prosedur

Namun, LPLA mencium, dugaan persekongkolan tak hanya terjadi pada penetapan pemenang. “Tapi memang dari awal kita duga sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Koordinator LPLA Nasruddin Bahar, Rabu (30/12/2020).

Nasruddin mengatakan, hasil penelusuran terhadap Dokumen Pemilihan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau tak mempedomani Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

“Di mana ada persyaratan diskriminatif yaitu setiap calon penyedia yang mengajukan penawaran wajib melampirkan Surat Izin Prinsip Mendirikan AMP dari pemerintah setempat,” katanya.

Padahal, kata Nasruddin, syarat izin prinsip mendirikan AMP tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi saat berkontrak.

“Jadi bukan syarat ikut tender sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena hanya penyedia tertentu saja yang sudah mendapatkan izin prinsip tersebut,” katanya.

Itulah sebabnya, kata Nasruddin, tak cukup hanya menender ulang empat paket yang telah menjadi temuan BPKP tersebut.

“Kita nilai semua paket yakni 15 paket MYC tersebut perlu tender ulang,” katanya.

Terlebih lagi, kata Nasruddin, BPKP juga telah mengoreksi senilai Rp 145 miliar dari Harga Patokan Sementara (HPS) sebanyak 10 dari 15 paket tersebut.

Lihat: BPKP-Inspektorat Aceh Koreksi HPS 10 Paket Multi Years 2020-2022 Hingga Rp 145 Miliar

Ini artinya, kata Nasruddin, pokja pemilihan perlu mereview Dokumen Pemilihan karena telah terjadi pengurangan anggaran dari rencana sebelumnya.

“Apalagi tahun anggaran pelaksanaan proyek-proyek MYC itu tak lagi tiga tahun. Tapi Dalam Dokumen Pemilihan masih menggunakan tiga tahun yakni 2020-2022. Karena itu, pokja ULP harus merevew ulang dokumen ini. Melakukan penambahan syarat personil manajerial dengan melampirkan Surat Persetujuan APIP Aceh dan kepala SKPA terkait,” katanya.

“Agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari maka LPLA meminta Gubernur Aceh membatalkan 15 paket MYC dan segera melakukan tender ulang.”

Rubrik

Komentar

Loading...