LKPJ Gubernur Aceh 2020: Klaim Pencapaian Nova di Kinerja Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan, Check!

LKPJ Gubernur Aceh 2020: Klaim Pencapaian Nova di Kinerja Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan, Check!

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna DPRA, Jumat, 16 April 2021.

LKPJ adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Adapun tahun 2020, Pemerintah Aceh ditopang dengan anggaran belanja senilai Rp 15,82 triliun lebih untuk menyelenggarakan urusan pemerintah.

Lihat: DPRA Gelar Paripurna LKPJ Gubernur Aceh 2020

Dari jumlah itu, Pemerintah Aceh hanya mampu merealisasikan senilai Rp 13,24 triliun lebih atau 83,67 persen.

Bobotnya juga masih tertumpu pada Belanja Tidak Langsung yakni sebesar Rp 6,78 triliun lebih. 

Jenis Belanja Tidak Langsung ini di antaranya, belanja pegawai seperti gaji, tunjangan, serta penghasilan tambahan lainnya; belanja hibah, belanja bantuan sosial, hingga belanja tak terduga.

Sementara Belanja Langsung yang berhasil direalisasikan senilai Rp 6,45 triliun lebih. Jenis Belanja Langsung ini yakni belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tapi dalam belanja langsung tersebut, masih tertampung juga belanja pegawai yang biasanya digunakan untuk pengeluaran honorarium untuk pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Sementara dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki sedikitnya enam urusan wajib menyangkut pelayanan dasar, di samping terdapat juga 17 urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dan fungsi penunjang pemerintahan. 

Adapun enam urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar tersebut terdiri dari Urusan Pendidikan; Urusan Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Urusan Sosial.

Dalam pidato pengantar LKPJnya, Nova tak menyampaikan total anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar tersebut.

Di hadapan para wakil rakyat, Nova di antaranya hanya memaparkan pencapaian dari enam urusan wajib pelayanan dasar itu.

BERITAKINI.CO mengutip salah satu di antaranya yakni Urusan Pendidikan.

Urusan Pendidikan

Menurut Nova, indikator hasil pembangunan urusan pendidikan tercermin pada angka-angka di bawah ini:

  • Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK sebanyak 90,2 persen 
  • Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK sebanyak 69,27 persen 
  • Melek Huruf 99 persen, 
  • Angka rata-rata lama sekolah 11 tahun.
  • Angka partisipasi sekolah tingkat SMA/MA/Paket C sebanyak 82,15 persen
  • Angka kelulusan tingkat SMA/SMK/MA 100 persen
  • Angka melanjutkan pendidikan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 89,23 persen 
  • Angka putus sekolah tingkat SMA/MA sebesar 0,09 persen.
  • Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tersalurkan: untuk SMA Rp 192 miliar lebih kepada 128.158 siswa di 527 sekolah, SMK sebesar Rp 85 miliar lebih kepada 53.602 siswa di 218 sekolah, dan pendidikan khusus sebesar Rp 10 miliar lebih untuk 5.333 siswa di 78 sekolah. 

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat SMA/SMK di seluruh kabupaten/ kota, kata Nova, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya, termasuk dalam meningkatkan prasarana dan sarana sekolah berupa:

  • Pembangunan/rehab fasilitas sekolah sebanyak 783 paket, 257 ruang dan 8 unit. 
  • Pengadaan mebel/perabot, alat praktik dan peraga siswa yang merupakan sarana sekolah sebanyak 55.480 set, 2.862 unit dan 118 paket yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
  • Beasiswa kepada 99.154 anak yatim
  • Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk 571 sekolah, 
  • Penyediaan operasional sekolah berasrama untuk 19 sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Tak lupa pula Nova mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan, meliputi pendalaman kurikulum, pemagangan guru, dan lomba karya tulis ilmiah antarguru. 

Namun Nova mengakui kegiatan tersebut belum terlaksana secara maksimal akibat pandemi Covid19 akibat adanya pembatasan interaksi sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan secara daring/virtual.

“Kebijakan ini kami lakukan sesuai edaran dari pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran virus Covid-19,” katanya.

Selain itu, juga dilaksanakan pelatihan, lomba kompetensi siswa, pengembangan mutu pendidikan, pembinaan, dan pemberian penghargaan kepada guru dan siswa yang berprestasi. 

Honor untuk 70 Ulama

Pemerintah Aceh juga memberikan honorarium kepada 24.771 guru non-PNS untuk membantu pelaksanaan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK.

Sebagai wujud pelaksanaan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan berbasis agama (dayah/balai pengajian), telah diberikan bantuan dan fasilitas pendidikan serta pelatihan kepada 80 pengajar dan 88 santri. 

Di samping itu, juga diberikan insentif/honorarium kepada 183 orang guru dayah dan 70 ulama dayah.

Selanjutnya, pembangunan dan rehabilitasi prasarana/ sarana untuk 350 dayah/balai pengajian/TPA/TPQ yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Selain itu, telah disediakan sarana pendukung beribadah untuk 4 dayah di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, serta pengadaan sarana pendukung kegiatan proses belajar-mengajar santri.

Rubrik

Komentar

Loading...