LKPJ Gubernur Aceh 2019, DPRA Ungkap Persoalan Hampir di Seluruh Urusan Pemerintah

LKPJ Gubernur Aceh 2019, DPRA Ungkap Persoalan Hampir di Seluruh Urusan Pemerintah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | DPRA telah selesai menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2019.

DPRA menyatakan menemukan berbagai persoalan signifikan di hampir semua urusan pemerintah pada tahun anggaran tersebut.

Intinya, pencapaian kinerja yang dilaporkan Pemerintah Aceh tak seindah dengan kenyataan atau yang terealisasi di lapangan.

Dewan pun telah menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan rekomendasinya atas LKPJ Gubenur Aceh.

"Berdasarkan telaah terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2019, Pansus menemukan berbagai persoalan signifikan dihampir semua urusan pemerintahan," kata Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky.

"Masalah-masalah yang muncul terkait dengan penggunaan dana Otsus, anggaran, rendahnya pertumbuhan ekonomi, pengelolaan aset, kemiskinan, tingginya angka pengangguran, kesejahteraan, perumahan, lembaga keistimewaan, penggunaan wewenang pemerintah, dan perundang-undangan."

Seperti diketahui, LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Adapun ruang lingkupnya antara lain meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap permasalahan urusan pemerintahan, dan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya.

Salah satu yang menjadi sorotan dewan adalah pencapaian pada urusan pengentasan kemiskinan.

Lewat aneka program yang dibiayai dengan APBA 2019, Pemerintah Aceh ternyata tak mampu menekan angka kemiskinan hingga target yang sudah ditentukan.

Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, dalam RPJMA pada tahun 2019 direncanakan target kemiskinan berada pada angka 14,43 persen, namun yang terjadi angka kemiskinan Aceh masih berapa pada posisi 15,01 persen.

"Hal ini menunjukkan bahka upaya menekan angka kemiskinan di Aceh tidak mampu mencapai target, yaitu selisih sebesar 0,58 persen," katanya.

Sementara data keadaan kemiskinan Aceh terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh justru semakin bertambah menjadi 814 ribu orang.

Sekalipun secara persentase mengalami penurunan yaitu menjadi 14,99 persen, data tersebut menunjukkan pertambahan penduduk miskin sebanyak 5 ribu jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang jumlahnya 809 ribu atau 15,01 persen.

"Kondisi tersebut hanya mampu menempatkan Aceh pada posisi kedua setelah Bengkulu, sebagai provinsi termiskin se-Sumatera. Fakta ini jelas sangat memalukan Aceh sebagai sebuah provinsi dengan sumberdaya anggaran yang begitu besar," katanya.

Capaian buruk ini, lanjut Iskandar, patut disebut sebagai akibat yang timbul dari buruknya tata kelola birokrasi Pemerintah Aceh sehingga berujung pada buruk pula tata kelola penganggaran dan realisasinya.

"Ribuan lembar kertas berisi keterangan dan penjelasan anggaran yang dijabarkan sedemikian rapinya, ternyata tidak menyentuh rakyat Aceh yang dihimpit beban kemiskinan," katanya.

Sebagai bentuk mengarahkan tujuan pembangunan Aceh agar dapat kembali ke jalurnya, lanjut Iskandar, DPRA mendorong Pemerintah Aceh merumuskan ulang desain program pembangunan Aceh, terutama dalam hal konsep pembangunan ekonomi sektor riil melalui program yang terencana, tertata, mandiri serta berkesinambungan dan terealisasi dengan tujuan optimal serta tidak menganut semangat asal jadi, sebagaimana terkesan selama ini.

Rubrik
BANK ACEH IDUL ADHA

Komentar

Loading...