LKPJ Bupati Aceh Singkil 2019, DPRK: Tak Dapat Dijadikan Tolok Ukur Menilai Kinerja

LKPJ Bupati Aceh Singkil 2019, DPRK: Tak Dapat Dijadikan Tolok Ukur Menilai Kinerja

BERITAKINI.CO, Singkil | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menggelar paripurna penyampaian pendapat, usul, saran serta rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2019, Rabu, 20 Mei 2020.

Rekomendasi dibacakan Mairaya, yang juga Ketua Pansus LKPJ Bupati Aceh Singkil Tahun 2019. Mairaya mengatakan, pihaknya telah mencermati dan mempelajari LKPJ yang merupakan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan APBK tersebut.

Namun sejauh ini, LPKJ tersebut belum dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah karena data yang disajikan belum menggambarkan aspek kinerja yang bersifat outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Ukuran keberhasilan yang dirumuskan dalam LKPJ itu hanya berdasarkan pada tingkat realisasi anggaran keuangan dan masih sangat normatif tanpa didukung dengan data empiris,” kata Mairaya.

Begitu juga dengan informasi realisasi program prioritas Pemerintah Aceh Singkil.

Seharusnya, kata Mairaya, informasi itu disajikan lebih terukur dan terfokus dengan cara diuraikan dalam bentuk matriks atau bagan sehingga hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dengan realisasi program kegiatan tahun 2019 dapat dinilai dan diukur.

“Yang terjadi justru adalah sebaliknya, bagian tentang itu hanya memuat informasi tentang rumusan pemerintah daerah dan nomenklatur program,” ungkapnya.

Seharusnya, kata dia, LKPJ itu memuat dan menjelaskan secara terukur mengenai, program mana yang telah memberikan sumbangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, program mana yang telah memberikan sumbangan berarti terhadap pengentasan kemiskinan, dan program mana yang telah memberikan sumbangan berarti terhadap menurunnya tingkat kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan disparitas wilayah.

“Serta program mana yang telah memberikan sumbangan terhadap menurunnya tingkat pengangguran terbuka,” katanya.

Seperti diketahui, LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRK yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun anggaran.

Ruang lingkupnya antara lain, penjelasan tentang capaian pelaksaanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan. Di samping itu, juga hasil penyelenggaraan kebijakan strategis kepala daerah.

Sementara menyimak pengantar LKPJ yang disampaikan Bupati Aceh Singkil Dulmusrid di paripurna DPRK, sebagian besar hanya memuat pencapaian atau realisasi anggaran 2020, baik secara umum, maupun per Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Minus pencapaian kinerja dari program-program yang telah dibiayai dengan APBD 2019 tersebut.[]

Rubrik

Komentar

Loading...