Lintas Fraksi DPRA Nilai Ada yang Suplai Informasi Keliru ke Panja RUU Pemilu

Lintas Fraksi DPRA Nilai Ada yang Suplai Informasi Keliru ke Panja RUU Pemilu
Koferensi pers lintas fraksi DPRA (BERITAKINI.CO/Dadang Heryanto

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kalangan DPRA menilai, pencabutan dua pasal dalam UUPA lewat UU Pemilu dinilai akibat ada oknum yang mensuplai informasi keliru ke Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu.

Dan hal itu dilakukan di menit-menit terakhir pengesahan UU Pemilu tersebut pada Juli 2017 lalu.

"Apakah usul dari Kemendagri, apakah usul dari anggota panja, atau KPU maupun Bawaslu yang terlibat dalam pembahasan itu, kita belum tahu," kata Juru Bicara Lintas Fraksi DPRA Iskandar Alfarlaki dalam konferensi pers di Media Center DPRA, Senin (2/10/2017).

Iskandar mengatakan, Pasal 571 huruf D UU Pemilu yang mengatur tentang pencabutan dua pasal dalam UUPA itu terdapat dalam ketentuan penutup dalam Bab Ketentuan Peralihan UU tersebut. "Ini artinya memang masuknya terlambat, ada yang mensuplai informasi keliru," katanya.

Karena itu, kata dia, pembonsaian terhadap UUPAmemang merupakan niat jahat yang dilakukan pusat, dan hal itu dilakukan dengan catat prosedur.

Hal ini dapat dilihat bahwa Tata Tertib DPR RI tak mengatur ihwal konsultasi dan pertimbangan DPRA, meski regulasi mengharuskan itu dilakukan di setiap pembahasan UU yang menyangkut dengan Aceh. 

Iskandar Alfarlaki mengatakan, mereka telah mentracking tata tertib DPR RI secara terperinci, namun tak menemukan satu pun klausul yang mengatur tentang konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Padahal, katanya, UUPA jelas mengatur tentang konsultasi dan permintaan pertimbangan DPRA saat DPR RI membahas UU. 

Hal itu kembali dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 yang menyebutkan, "Rencana pembentukan UU oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan perbimbangan DPRA."

Sementara tata cara melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan DPRA itu diatur dalam tata tertib DPR RI. "Ternyata tidak ada satupun yang mengatur tentang tata cara konsultasi dan pertimbangan DPRA," katanya.

Dalam notulensi rapat panitia kerja (panja) RUU Pemilu, katanya, tak ada satupun masukan dari anggota DPRA yang datang ke rapat kerja itu meminta adanya pencabutan dua pasal dalam UUPA.

"Jadi alasan apapun yang mereka lakukan, ini adalah niat jahat. Mereka berani bertindak di luar norma yang ada," kata Iskandar.

Rubrik

Komentar

Loading...