LHP Pemerintah Aceh: Ini Deretan Temuan BPK 2020

LHP Pemerintah Aceh: Ini Deretan Temuan BPK 2020
Rapat Paripurna DPRA tentang Penyerahan LHP LKPD Pemerintah Aceh 2020

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Aceh 2020.

Penyerahan berlangsung dalam sidang paripurna DPRA, Selasa (4/5/2021).

Lihat: DPRA Gelar Paripurna Penyerahan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Aceh 2020

LHP tersebut diterima masing-masing oleh DPRA dan Pemerintah Aceh, sebagai pemangku kepentingan. 

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Aceh tersebut. 

Lihat juga: Audit Kinerja Pajak Aceh: BPK Rekomendasikan Gubernur Evaluasi Jabatan Struktural BPKA

Namun begitu, BPK juga menemukan adanya beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. 

Di antaranya pengelolaan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan Aceh tidak sesuai ketentuan.

Kemudian, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada sembilan SKPA. Tak tanggung, jumlah proyeknya mencapai 51 paket.

Tak hanya itu, sebagian pekerjaan ditemukan telah mengalami kerusakan.

Sementara temuan lainnya adalah pengelolaan aset Pemerintah Aceh yang belum tertib.

BPK pun memberikan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Aceh, di antaranya harus menyelesaikan masalah terkait kegiatan belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan, berdasarkan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. 

Selain itu, sesuai Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRA sesuai kewenangannya menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan, meminta penjelasan kepada BPK, meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan dan meminta pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut LHP.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...