LHP Pemerintah Aceh 2019: Ini 21 Temuan BPK

LHP Pemerintah Aceh 2019: Ini 21 Temuan BPK

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut telah diserahkan secara resmi dalam paripurna DPRA yang digelar, Selasa, 30 Juni 2020 lalu.

Kendati meraih opini WTP, BPK juga mendapati sejumlah temuan baik itu menyangkut dengan kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Total ada sebanyak 21 temuan yang terdiri dari 11 temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan 10 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Temuan itu dicatat dalam buku II dan III Laporan Hasil Pemeriksaan. Berikut ini rinciannya:

Ketidakpatuhan Atas Peraturan Perundang-undangan

1. Kelebihan pembayaran atas 15 paket pekerjaan pada enam SKPA senilai Rp 2,78 miliar lebih.

2. Terjadi post bidding dalam proses pengadaan pembangunan Jembatan Kilangan (sumber otsus Aceh) pada Dinas PUPR Aceh serta pembayaran 100 persen dilakukan sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan

3. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahann penghasilan PNS yang dikenakan sanksi hukum disiplin senilai Rp 368 juta lebih.

4. Terdapat ketidaksesuaian spesifikasi atas tiga paket pekerjaan TA 2019 senilai Rp 294,8 juta lebih

5. PPh dan PPN atas pembatalan dua pekerjaan TA 2019 senilai Rp 1,91 miliar lebih belum disetor ke Kas Pemerintah Aceh

6. Terdapat dua paket pekerjaan pada tiga SKPA terlambat dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan

7. Pembangunan jembatan Alur Drien Jalan Lingkar Kota Langsa (sumber Otsus Aceh) terlambat dan dibayar 100 persen sebelum pekerjaan selesai dikerjakan

8. Hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Kuta Tinggi Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai dengan yang direncanakan dan terdapat kerusakan pada dinding bendungan

9. Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Cunda-Lhokseumawe senilai Rp 585 juta lebih

10. Terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan

Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

1. Pengelolaan Kas Daerah Aceh belum sepenuhnya tertib

2. Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Syariat Islam belum tertib

3. Pengelolaan Pajak Air Permukaan oleh UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh belum optimal

4. Pengelolaan persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin belum memadai

5. Pengelolaan persediaan pada lima SKPA belum memadai

6. Pengelolaan aset tetap dan aset lain-lain Pemerintah Aceh belum sepenuhnya tertib

7. Terdapat Silpa Ostus yang belum dianggarkan kembali senilai Rp 1,42 triliun lebih

8. Kesalahan penganggaran Belanja Hibah pada Belanja Material senilai Rp 141,2 miliar lebih

9. Kesalahan penganggaran Belanja Bantuan Sosial pada Belanja Bahan Habis Pakai senilai Rp 52,9 miliar lebih dan Belanja Bahan Material senilai Rp 13,4 miliar lebih.

10. Pengesahan pendapatan dan belanja Badan layanan Umum Daerah belum memadai

11. Laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial Asistensi Orang dan Kecacatan Berat senilai Rp 730,8 juta terlambat disampaikan.

Rubrik
BANK ACEH IDUL ADHA

Komentar

Loading...