LHP Pemerintah Aceh 2019, BPK Ungkap 21 Temuan

LHP Pemerintah Aceh 2019, BPK Ungkap 21 Temuan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut telah diserahkan secara resmi dalam paripurna DPRA yang digelar, Selasa (30/6/2020).

Paripurna penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut juga dihadiri secara virtual oleh Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar dan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Akhsanul Khaq.

Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini yang merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan.

Adapun kriteriannya masing-masing, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan dalam pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terakhir adalah efektivitas sistem pengendalian internal.

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD 2019 dan impelmentasi rencana aksi yang telah dilakukan Pemerintah Aceh, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Aceh tahun anggaran 2019," kataBahrullah Akbar.

Dengan demikian, Bahrullah Akbar, Pemerintah Aceh sudah berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang kelima kalinya.

Kendati meraih opini WTP, kata  Bahrullah, BPK masih menemukan 21 temuan berdasarkan pemeriksaan tersebut, terdiri dari 11 temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan 10 permasalahan terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Temuan itu antara lain, pengeluaran kas atas transaksi retur SP2D yang belum sepenuhnya tertib sehingga dapat membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

"Terdapat Silpa dana Otsus yang belum terealisasi secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi Aceh," katanya.

Lalu, pengelolaan aset tetap dan aset lain-lain belum sepenuhnya tertib  di antaranya masih ada perbedaan antara catatan neraca dengan Laporan Barang Milik Aceh dan aset yang disengketakan dengan pihak lain, sehingga laporan keuangan belum menyediakan informasi atas seluruh kekayaan Pemerintah Aceh.

Adapun temuan-temuan itu dicatat dalam buku II dan III Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

Rubrik

Komentar

Loading...