Lewat Tanggal 15 Belum Disahkan, APBK Abdya 2017 Jadi Perbub

Lewat Tanggal 15 Belum Disahkan, APBK Abdya 2017 Jadi Perbub
Plt. Sekda Abdya, Thamrin

BERITAKINI.CO, Blangpidie I Bedah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) 2017 agaknya tak berjalan seperti yang direncanakan.

Amatan media ini, sejak pagi, suasana Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya lengang, Selasa (10/1/2017). Tak terlihat tanda-tanda adanya rapat pembahasan antara eksekutif-legislatif Abdya. Di pelataran parkir, tak satu pun mobil dinas maupun kendaraan pribadi milik anggota dewan tampak di sana.

Meski sebelumnya Pimpinan DPRK setempat, Rommy Syahputra mengatakan, pembahasan bersama akan dilakukan sepanjang tiga hari yakni hingga Kamis, 12 Januari 2017. 

"Hal itu sebagaimana disepakati dalam rapat Badan Musyawarah di Mess Abdya paska kesepakatan antara seluruh eksekutif dan legislatif yang difasilitasi pemerintah Aceh," katanya, Senin (9/1/2017).

Baca: 'Drama' Tolak Tarik Berakhir, Besok Eksekutif-Legislatif Mulai Bahas RAPBK Abdya 2017

Plt Sekda Abdya, Thamrin yang ditemui BERITAKINI.CO di rumahnya membenarkan, bahwa semestinya pembahasan anggaran sejak hari ini hingga Kamis 12 Januari 2017, sekalian dengan paripurna penutupan pembahasan anggaran.

"Namun saya lihat tidak ada pembahasan hari ini, seharusnya sudah mulai dibahas," ujar Thamrin

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Abdya, Rahwadi, juga menyampaikan pengakuan yang sama. Sebagai satuan kerja pemerintah kabupaten (SKPK) yang terlihat dalam tim anggaran pemerintah kabupaten (TAPK) mengaku tidak menerima undangan untuk pembahasan anggaran. Padahal yang diketahuinya, pembahasan dijadwalkan berlangsung mulai hari ini.

“Informasinya iya hari ini, tapi undangan tidak sampai pada kami," ujarnya sambil menunjukkan ke arah kantor DPRK Abdya yang sepi.

Sementara itu Sektaris DPRK Abdya, Muhsin mengatakan tidak adanya aktivitas pembahasan anggaran di DPRK belum tentu pembahasan tidak dilakukan. Karena menurutnya, bisa saja  pembahasan dilakukan di luar kantor.

“Yang penting ada dua tim yang membahas, lagi pula besok ada debat kandidat di Aula DPRK” katanya.

Dia menjelaskan, pembahasan di luar kantor boleh-boleh saja, seperti yang pernah dilakukan oleh salah salah satu daerah yang melakukan pembahasan anggaran di Brastagi, Sumatera Utara. Karena yang panting, katanya, adanya kesepakatan antara tim Banggar dan TAPK, maka setelah itu baru dilakukan paripurna.

Sementara soal undangan pembahasan dia mengatakan, tidak ada undangan selain daripada undangan rapat paripurna yang akan dilaksanakan pada Kamis (12/1/2017).

Menurutnya, Bedah Rencana Kerja Anggaran sudah selesai dilakukan sebelumnya. Hanya saja saat hendak melakukan paripurna pengesahan, anggota yang hadir tak mencukupi kuorum. Sehingga akhirnya harus dimediasi oleh Pemerintah Aceh hingga dua kali.

“Dari pertemuan terakhir, disepakatilah paripuna akan dilakukan pada hari Kamis. Karena sebelum 15 Januari 2017 anggaran harus disahkan, Maka kalau tidak terpaksa harus diqanunkan,” katanya. (*)

Rubrik

Komentar

Loading...