LBH Banda Aceh Sebut Bangunan yang Disegel Kodam IM adalah Kompensasi Negara untuk Mantan Pejuang DI/TII

LBH Banda Aceh Sebut Bangunan yang Disegel Kodam IM adalah Kompensasi Negara untuk Mantan Pejuang DI/TII
Salah satu rumah di kawasan Gampong Bandar Baro, Kecamatan Kuta Alam, yang disegel

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | LBH Banda Aceh dan Kontras Aceh menyorot langkah Kodam IM yang menyegel sejumlah bangunan yang terdiri dari rumah yang juga memiliki bangunan kedai di depannya, di Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Kendati Kodam IM menegaskan bahwa bangunan-bangunan tersebut merupakan aset TNI AD, tapi LBH Banda Aceh menyatakan bahwa bangunan tersebut merupakan kompensasi dari negara bagi mantan pejuang DI/TII yang telah berdamai dengan Pemerintah Indonesia.

“Bangunan yang mereka tempati itu merupakan kompensasi dari negara terhadap mantan pejuang DI/TII yang ingin berdamai pada saat itu, termasuk rumah Abu Daud Beureueh dan para ajudannya juga berada pada lokasi tersebut,” kata Direktur LBH Banda Aceh Syahrul, Sabtu (10/4/2021).

Lihat: Diklaim Sebagai Aset TNI AD, Kodam IM Segel Sejumlah Bangunan di Jalan Daud Beureueh Banda Aceh

Menurut Syahrul, bangunan-bangunan itu diberikan pada 1959 di mana pembangunannya menggunakan anggaran pemerintah daerah pada masa itu.

“Setelah perdamaian, mereka (mantan DI/TII) banyak yang direkrut atau kembali menjadi anggota TNI, namun tetap tinggal di lokasi yang ingin digusur tersebut, nah klaim dari Kodam IM itu adalah tanah asrama TNI, padahal tidak, itu adalah reward dari negara, jadi bukan TNI yang kasih, tapi langsung pemerintah,” katanya.

Menurut Syahrul, masyarakat sekitar memang tidak mempunyai sertifikat kepemilikan rumah selama puluhan tahun, namun dari dulu tidak ada yang menggusur.

“Bahkan setelah mantan anggota DI/TII yang kembali menjadi anggota TNI setelah damai, itu meninggal dunia, tempat itu tidak juga digusur, juga tidak ada yang pernah bilang itu tanah TNI dan lain-lain, tapi tiba-tiba pada 2016 baru mereka mengirim surat bahwa itu adalah tanah TNI, kan sudah lama sekali,” ujarnya.

Pada 2005, kata Syahrul, warga juga pernah mendatangi Kodam IM untuk meminta pembebasan lahan.

Namun, kata Syahrul, dari Kodam IM saat itu mengatakan bahwa aset tersebut tidak ada dalam aset TNI, sehingga Kodam tidak bisa menindaklanjuti permintaan warga tersebut.

“Tapi tiba-tiba sekarang mereka mengatakan bahwa aset itu adalah milik mereka, bahkan hanya mengklaim saja tanpa bisa menunjukan sertifikat tanah di bawah penguasaan mereka,” ujarnya.

Menurutnya, untuk sebuah kepastian bahwa lahan tempat bangunan tersebut adalah tanah TNI AD, harus melalui penetapan pengadilan, kemudian pengadilan menunjuk lembaga khusus sebagai eksekutor.

“Kalau menurut undang-undang seperti itu,” katanya.

Kehadiran negara, kata Syahrul, seharusnya memberi hak warga negaranya dengan baik, bukan sebaliknya.

“Begitu juga alat negara seperti TNI dan polisi, seharusnya bisa menjadi penjamin kehidupan negara, bukan malah menjadi sebagai alat perampas hak warga negara, ini kan sama saja seperti merampas, harusnya mereka menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar warganya,” ujarnya.

“Bahkan undang-undang dasar juga mengatakan seperti itu bahwa negara harus menjamin seluruh kebutuhan dasarnya, hak asas ekonomi, tempat tinggal yang layak, karena itu adalah amanat dari cita-cita negara dan Undang-undang. Ini kalau mereka digusur mau tinggal di mana, kemudian tempat usaha ditutup mereka mau makan apa, harusnya negara menjamin kebutuhan-kebutuhan dasarnya.”

Syarul mengakui pihaknya akan terus mengadvokasikan permasalahan penggusuran rumah tersebut.

“Tidak sendiri, kami bersama Kontras Aceh,” katanya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...