Larang KIP Aceh Jalankan Tahapan Pilkada 2022, Komisi I DPRA Nilai KPU Panik

Larang KIP Aceh Jalankan Tahapan Pilkada 2022, Komisi I DPRA Nilai KPU Panik

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua Komisi I DPRA Muhammad Yunus menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang dirundung kepanikan atas akselerasi stakeholder di Aceh yang serius dan konsen melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022.

Di mana sebelumnya KPU telah melarang KIP Aceh untuk menjalankan tahapan pemilihan apapun sampai ada putusan sesuai dengan Undang-Undang Pilkada.

Lihat juga: Ambyar! KPU Larang KIP Aceh Jalankan Tahapan Pilkada 2022

Hal itu disampaikan KPU dalam suratnya Nomor 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 menanggapi surat Ketua KIP Aceh Nomor 0016/PP.01.2-SD/11/Prov/I/2021 Perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2022 yang dilayangkan pada 6 Januari 2021 lalu.

"Surat itu kan keluar usai kami rapat dengan KPU, jadi kami anggap ini adalah sebuah kepanikan dari KPU," kata Yunus saat dikonfirmasi BERITAKINI.CO, Kamis malam (11/2/2021).

Menurut Yunus, surat keluar begitu saja setelah rapat selesai. “Pihak KPU tidak ada penyampaian apapun terkait surat itu saat rapat dengan Komisi I DPRA siang tadi,” katanya.

"Harusnya ada koordinasi dulu, namun ini tidak ada, jadi kami anggap ini hal biasa sajalah, saya rasa mereka mulai panik.”

Setiba di Aceh, kata Yunus, pihaknya akan kembali mengundang DPRK se-Aceh untuk menyikapi hal ini.

"Nanti di Aceh kita akan sampaikan lagi kepada DPRK untuk memberikan laporan selama di Jakarta, dan kita lihat bagaimana sikap mereka nantinya, termasuk dengan surat yang sudah beredar tersebut," ujar Yunus.

Yunus pun berkomitmen, apapun yang akan terjadi pihaknya akan tetap memperjuangkan Pilkada Aceh digelar 2022.

"Selain DPRK, kita akan mengundang dan meminta dukungan tokoh-tokoh,  pakar-pakar hukum untuk mendapatkan rekomendasi dari mereka, karena ini adalah permasalahan bersama dan juga harus dikerjakan secara bersama-sama," kata Yunus.

Seperti diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota agar tidak menjalankan tahapan pemilihan apapun sampai ada putusan sesuai dengan Undang-Undang Pilkada.

Hal ini antara lain, disampaikan KPU dalam suratnya Nomor 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 menanggapi surat Ketua KIP Aceh Nomor 0016/PP.01.2-SD/11/Prov/I/2021 Perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2022 yang dilayangkan pada 6 Januari 2021 lalu.

KIP Aceh sebelumnya telah menetapkan tahapan, jadwal dan program Pilkada 2022 tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Namun Plt Ketua KPU Ilham Saputra dalam surat tersebut menyatakan, UUPA tidak mengatur secara jelas terkait dengan waktu penyelenggaraan pemilihan serentak di Aceh hasil pemungutan suara tahun 2017 (harus) diselenggarakan pada tahun 2022.

Sementara Pasal 199 Undang-Undang Pilkada menyatakan ketentuan dalam undang-undang pilkada berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di Aceh, DKI, Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri.

“Sehingga penyelenggaraan pemilihan serentak di Aceh hasil pemungutan suara tahun 2017 diselenggarakan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pemilihan yang berlaku secara umum,” tulis Ilham Saputra.

Adapun Pasal 201 ayat (3) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada menyatakan, kepala daerah hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2022, diangkat penjabat kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah melalui Pemilihan Serentak Nasional pada 2024.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemilihan tahun 2022, berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri 270/6321/SJ tanggal 20 November 2020 Perihal Pelaksanaan Pilkada Aceh, kata Ilham, Pasal 122A ayat (2)  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Raryat.

Sementara sampai saat ini belum ada kepastian rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan tahun 2022 sebagai bentuk keputusan politik para pihak.

Rubrik

Komentar

Loading...