Kuasa Hukum Pertanyakan Kejaksaan Langsung Tahan Mantan Kadis Pendidikan Aceh Jaya

Kuasa Hukum Pertanyakan Kejaksaan Langsung Tahan Mantan Kadis Pendidikan Aceh Jaya

BERITAKINI.CO, Calang | Kuasa Hukum M Yusuf, Fadjri mempertanyakan langkah kejaksaan yang langsung menahan kliennya, yang merupakan tersangka pengadaan mobiler di Dinas Pendidikan Aceh Jaya. Padahal kata Fadjri, kliennya sangat kooperatif selama proses hukum berjalan.

“Selama berjalannya kasus ini, klien kami selalu hadir saat dipanggil, disuruh ke Banda Aceh pun dia hadir. Saat diminta dokumen-dokumen, diberikan. Diminta keterangan, tak berbelit-belit. Dia juga mengakui apa kesalahan-kesalahannya, dia juga tidak melarikan diri, apalagi dia selama ini sebagai pejabat di daerah. Jadi alasan penahanan itu apa,” kata Fadjri, Minggu malam (11/11/2018).

Baca: Dugaan Mark Up Mobiler Disdik Aceh Jaya, Kerugian Negara Capai Rp 2,3 Miliar

Fadjri mengakui bahwa penahanan tersangka merupakan kewenangan kejaksaan, namun sesungguhnya hal itu diatur dengan syarat-syarat.

Menurut Fadjri, dasar penahan tersangka sesungguhnya ada ada tiga, yang pertama, takut melarikan diri, mengulang tindak pidana, dan menghilangkan barang bukti.

“Nah, ketiga-tiga ini kan tidak ada. Semuanya M Yusuf penuhi dengan baik, dia juga masih menjabat sebagai kadis pada salah satu dinas (kini telah dinonaktifkan oleh bupati),” katanya.

Baca: Dugaan Korupsi Pengadaan Mobiler, Jaksa Tahan Mantan Kadis Pendidikan Aceh Jaya

Karena itu, kata Fadjri, langkah penahanan tersebut sempat membuat pihaknya kaget. “Kecuali ada upaya-upaya untuk menutupi barang bukti, tidak koperatif, berupaya mangkir saat pemeriksaan, itu bisa saja ditahan. Sedangkan M Yusuf kan tidak seperti itu.”

Meski begitu, kata Fadjri, klienya sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya mempersilahkan pengungkapan itu dilakukan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan sisi- sisi kemanusiaan.

"Saat ini, kita baru berbicara prosedur, sedangkan untuk subtansi kasus ini masih proses penyidikan, artinya, belum tentu apa yang disangkakan itu benar, tetapi belum tentu juga apa yang disangkakan itu salah, ini masih proses pemeriksaan dan kita menghargai itu", papar Fadjri.

Lebih lanjut, ujarnya, tim kuasa hukum juga akan mengajukan permohonan agar M Yusuf ditetapkan sebagai tahanan kota. Rencananya Senin nanti, 12 November 2018, kata Fadjri, kuasa hukum akan menyerahkan berkas penangguhan tahanan itu.

Jadi bila nanti disetujui, kata Fadjri, kliennya tidak bisa keluar dari Aceh Jaya atau Banda Aceh.

“Itu nantikan pilihan, bila di Pengadilan Tipikor, itu di Banda Aceh peradilannya. Mudah-mudahan penangguhan itu dapat dilakukan dengan jaminan dari keluarga. Karena secara prosedur, itu dibenarkan,” katanya.

"Lima pengacara dari T Kamaruzzaman & Partners Lawyer Office akan disiapkan untuk membantu M Yusuf memberikan sanggahan-sanggahan dalam peradilan nanti. Tim kuasa hukum akan semaksimal mungkin bekerja dalam penanganan kasus ini.” | ARIF

Rubrik

Komentar

Loading...