KUA-PPAS Pidie: Begini Postur Belanja Masing-masing SKPK 2020

KUA-PPAS Pidie: Begini Postur Belanja Masing-masing SKPK 2020

BERITAKINI.CO, Sigli | Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie masih menelaah Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 yang diajukan eksekutif.

Total, Pemerintah Pidie menargetkan belanja senilai Rp 2,25 triliun lebih, tahun depan, dengan proporsi masing-masing, belanja tidak langsung senilai Rp 1,45 triliun lebih, dan belanja langsung Rp 794 miliar lebih.

Baca: Abusyik Serahkan Rancangan KUA-PPAS Pidie 2020, Dewan: Harus Memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah

Anggaran itu akan tersebar di puluhan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK, untuk mendukung target pencapaian enam prioritas tahun 2020 masing-masing, peningkatan implementasi nilai-nilai keislaman, akhlak dan kearifan lokal; peningkatan reformasi biokrasi dan transparansi; peningkatan kualitas pembangunan manusia; peningkatan ketahanan pangan dan daya saing produk unggulan daerah; pembangunan infrastruktur terintergrasi lintas sektoral; peningkatan kapasitas mitigasi bencana dan lingkungan hidup yang saling keterkaitan.

Dinas Pendidikan, misalnya, tahun depan akan mendapat alokasi senilai Rp 223,5 milir lebih, Dinas Kesehatan Rp 238,6 miliar lebih, RSUD Tgk Chik Di Tiro Rp 144,4 miliar lebih, dan RSUD Tgk Abdullah Safi'i Beurenuen mendapat pagu Rp 66,5 miliar lebih.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diplot senilai Rp 93,3 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rp 58,4 miliar lebih, Kesbangpol Rp 6,15 miliar lebih, Satpol PP WH Rp 7,45 miliar lebih, dan Dinas Sosial Rp 10,1 milair lebih.

Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Rp 3,42 miliar lebih, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Nama dan Keluarga Berencana Rp 16,28 miliar lebih, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp 23,38 miliar lebih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp 8,31 miliar lebih,  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Rp 5,79 miliar lebih, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Rp 6,05 miliar lebih.

Untuk Dinas Perhubungan (Dishub) diplot Rp 4,88 miliar lebih, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rp 7,84 miliar lebih, Diskominfo dan Sandi sebesar Rp 2,85 miliar lebih, Dinas Penanaman Modal (P2TSP) Rp 3,15 miliar lebih, Disparbudpora Rp 21,33 miliar lebih, dan Dinas Perpustakaan dan Keadilan Rp 3,89 miliar lebih.

Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 7,24 miliar lebih, Dinas Pertanian dan Pangan Rp 53,37 miliar lebih, Badan Perencana Pembangunan Daerah (BPBD) dijatahi Rp 10,9 miliar lebih, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 785 miliar lebih, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 11 miliar lebih, dan Inspektorat Rp 8,04 miliar lebih.

Sedangkan untuk 23 kecamatan di Kabupaten Pidie dianggarkan senilai Rp 42,85 miliar lebih.

Pemerintah Pidie mengalokasikan Rp 88,72 miliar lebih di Sekretariat Daerah, dan Rp 777,1 untuk kepala daerah.

Adapun Dinas Syariat Islam mendapat alokasi Rp 6,21 miliar, Sekretariat MPU Rp 3,26 miliar, Sekretariat MAA Rp 1,18 miliar, Sekretariat Baitul Mal Rp 1,85 miliar, Sekretariat MPD Rp 1,19 miliar, dan Sekretariat DPRK Rp 16,14 miliar.

Sekretaris DPRK Pidie, Sayuti Mukhtar mengatakan Banggar DPRK Pidie sedang membedah rancangan KUA-PPAS dan menyelesaikan pembahasan bersama dengan TAPD selama lebih kurang tujuh hari kerja.

"Hari ini jadwalnya Banggar akan menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam sidang, sebelum disepakati bersama," kata Sayuti.

Rubrik

Komentar

Loading...