KUA-PPAS 2021 Diteken: Proyek Multi Years Gol, Pokir Masih Butuh Penyesuaian

KUA-PPAS 2021 Diteken: Proyek Multi Years Gol, Pokir Masih Butuh Penyesuaian

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Cerita panjang mencapai kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBA 2021, berakhir juga.

Kemarin, Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan DPRA telah menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS 2020 tersebut.

Lihat: Nova-DPRA Akhirnya Tandatangani Kesepakatan Bersama KUA-PPAS 2021

Hal ini sekaligus dinilai sebagai sinyal membaiknya relasi politik Nova dengan DPRA.

Di mana Pemerintah Aceh dirasakan sudah lebih terbuka serta mengakomodir fungsi dan wewenangan DPRA terutama pada sisi pengawasan.

Soal proyek multi years yang sempat ditentang habis-habisan oleh DPRA, kini dipastikan akan lanjut.

"Tidak ada yang dibatalkan. Adapun MoU tahun jamak yang pernah dibatalkan sebelumnya, itu karena ada mekanisme yang tidak terpenuhi. Saat ini, semua telah diluruskan, baik dari substantif, teknis dan administratif," kata Wakil Ketua DPRA Safaruddin, Jumat, 20 November 2020.

Adapun komitmennya masih seperti awal yakni kedua pihak sepakat menyediakan anggaran selama tiga tahun senilai Rp 2,4 triliun untuk membiayai belasan proyek fisik dan pengawasan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

Lihat juga: Di Hadapan Nova, DPRA: Proyek Multi Years Diduga Penumpang Gelap dalam APBA 2020

Satu hal penting lainnya, eksekutif pun kini menampung gagasan aspiratif para wakil rakyat.

"Ya, Alhamdulillah, kalau kita lihat, kondisinya pemerintah mau menampung, walau banyak juga penyesuaian karena kebetulan program-programnya itu tidak masuk dalam kewenangan provinsi," katanya.

"Kewenangan provinsi, pusat dan kabupaten/kota itu memang sudah diatur."

Safar mencontohkan, pembangunan pengaman tebing, adalah salah satu yang masuk dalam kewenangan pusat.

Selain itu, pembangunan lapangan sarana olahhraga di kecamatan dan desa, yang selama ini bisa ditampung dalam pokir, masuk dalam kewenangan kabupaten.

Program-program pokok pikiran para wakil rakyat ini juga belum sepenuhnya aman terutama karena proses penganggaran belanja daerah terikat dengan aturan-aturan, terutama jika menggunakan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus).

"Karena sangat tergantung pada nilai belanja modal, artinya kita melihat, dana otsus itu peruntukannya untuk program fundamental, yang penganggarannya tidak boleh di bawah Rp 500 juta, dengan kata lain tidak mengakomodir sistem penunjukan langsung (PL)," katanya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...