KPU Sebut UUPA Tak Atur Jelas Jadwal Pemilihan, Zainal Abidin: Tiga Kali Pilkada di Aceh Pakai UUPA

KPU Sebut UUPA Tak Atur Jelas Jadwal Pemilihan, Zainal Abidin: Tiga Kali Pilkada di Aceh Pakai UUPA

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pakar Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala Dr. Zainal Abidin menilai keputusan KPU RI yang melarang KIP Aceh untuk menjalankan tahapan Pilkada 2022 sebagai bentuk mencampuri kekhususan yang ada di Aceh.

"KIP adalah bagian dari KPU, tapi mempunyai wewenang masing-masing. Dalam konteks seperti ini, jelas mereka tidak sama, KPU tidak boleh mencampuri penetapan tahapan pilkada di Aceh," kata Zainal Abidin saat dimintai tanggapannya terkait surat KPU yang melarang KIP menjalankan tahapan pemilihan 2022, Jumat (12/2/2021).

Lihat: Larang KIP Aceh Jalankan Tahapan Pilkada 2022, Komisi I DPRA Nilai KPU Panik

Menurutnya, kekhususan yang diberikan untuk Aceh yakni UUPA, adalah hal yang mengikat dan wajib dilaksanakan.

"Oleh karenanya bisa disimpulkan ‘rule of the game’ Pilkada Aceh wajib mengacu kepada UUPA, hukumnya sangat wajib," katanya.

Zainal menjelaskan, sudah sebanyak tiga kali pilkada di Aceh selalu mengacu kepada UUPA dan qanun sebagai dasar hukum pelaksanaan.

"Jadi kontek UUPA di sini berisikan norma pokok jadwal dan tahapan pilkada, teknisnya tetap diatur dengan qanun, jadi tidak bisa diganggu," kata Zainal.

Lanjutnya, bila masih tidak lengkap teknis dalam pelaksanaan, maka ruang tersebut baru bisa diisi oleh perundang-undangan nasional.

UUPA, kata Zainal, memberikan wewenang bersifat atribusi kepada KIP untuk menetapkan tahapan pilkada beserta dengan jadwalnya sehingga KPU dalam hal tersebut tidak boleh ikut campur.

Lihat juga: KPU Larang KIP Aceh Jalankan Tahapan Pilkada 2022

"KIP sebagai bagian dari KPU dalam konteks pilkada harus dimaknai dalam hubungan koordinasi dan supervisi tidak boleh mencampuri. Wewenang KPU dan KIP tidak sama, karena wewenang mereka lahir dari undang-undang yang berbeda," tegasnya.

Zainal mengatakan, seharusnya KPU menghormati UUPA yang memberi wewenang kepada KIP untuk menetapkan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh. Jangan justru mendistorsinya dengan permintaan untuk dihentikan.

"Justru ini aneh sekali, kenapa dikatakan jadwal tidak diatur, sementara norma UUPA yang menyatakan pilkada dilaksanakan 5 tahun sekali belum diubah," ujarnya.

Zainal mengatakan, pelaksanaan Pilkada di Aceh tidak lagi berbicara izin, namun lebih kepada kewajiban melaksanakan UUPA yang sudah sangat jelas.

“Pelaksanaan pilkada di Aceh dilangsungkan selama lima tahun sekali. Dan skema ini sudah tiga kali dilaksanakan di Aceh," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...