KPU Nilai Gugatan ke Bawaslu Jadi Celah Eks Koruptor Nyaleg

KPU Nilai Gugatan ke Bawaslu Jadi Celah Eks Koruptor Nyaleg
Mantan Terpidana Korupsi Abdullah Puteh

BERITAKINI.CO | Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyayangkan putusan sejumlah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah yang memenangkan gugatan para bakal calon anggota legislatif berstatus mantan napi korupsi.

Menurut Wahyu, putusan tersebut membuka jalan bagi para mantan koruptor untuk bisa duduk di kursi parlemen.

"Saya sudah sampaikan tiga kasus pertama itu akan jadi bola salju, akan membesar terus, dan semacam fasilitasi atau memberi jalan kepada mantan napi korupsi lain yang sebelumnya mendapat status TMS (tidak memenuhi syarat) menjadi melakukan gugatan yang sama," kata Wahyu di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/8).

Hingga saat ini sejumlah mantan koruptor memenangkan gugatan ke Bawaslu di daerah setelah KPU setempat menyatakan mereka tidak memenuhi syarat (TMS). Di antaranya, bakal caleg DPD dari Sulawesi Utara Syahrial Damapolii, bakal caleg DPD dari Aceh Abdullah Puteh, dan bakal caleg DPRD Toraja Utara Joni Kornelius Tondok.

Kemudian ada ketua DPC Partai Hanura Rembang M Nur Hasan, dan kader DPC Perindo Parepare Dapil I Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat Ramadan Umasangaji.

Wahyu mengatakan pihaknya sudah memperkirakan cara serupa bakal digunakan napi mantan korupsi lain akibat preseden tersebut.

"Bagi KPU bola salju ini sudah kami perkirakan sejak ada tiga putusan Bawaslu di Aceh, Sulut, dan Toraja Utara," kata Wahyu.

Demi mengantisipasi hal ini lebih jauh, kata Wahyu, pihaknya juga akan mengirimkan surat ke Bawaslu daerah tersebut agar mengoreksi putusan yang sudah dibuat. Pasalnya, langkah gugatan melalui Bawaslu menjadi celah bagi mereka meskipun aturan melarang mantan napi korupsi menjadi caleg.

"Ini kan jadi fasilitasi bagi mantan napi korupsi untuk menggugat karena ada yurisprudensi," kata dia.

Menurut Wahyu, Bawaslu tidak memerhatikan Peraturan KPU dalam membuat putusan. Padahal, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang didalamnya menyinggung soal larangan mantan koruptor nyaleg telah disahkan.

"Cara pandang KPU itu, PKPU kalau sudah diundangkan itu mengikat semua pihak termasuk Bawaslu. Itu cara pandang KPU. Tapi cara pandang Bawaslu ternyata tidak. Buktinya tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan," kata Wahyu.

Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya belum akan menindaklanjuti putusan Bawaslu di daerah tersebut. KPU akan menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) atas uji materi terkait boleh atau tidaknya mantan napi korupsi jadi caleg.

Jika nantinya putusan MA membolehkan mantan koruptor jadi caleg, KPU akan menyatakan para napi tersebut memenuhi syarat pencalonan.

Ilham juga menegaskan KPU tidak khawatir ketika permasalahan ini dibawa pula ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Ilham menekankan KPU hanya menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

"Kami siap soal itu (di laporkan ke DKPP), sebab Abdullah Puteh juga sudah laporkan kami," ujar Ilham di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).

Rubrik
Sumber
CNN Indonesia

Komentar

Loading...