KPU Larang KIP Jalankan Tahapan Pilkada 2022, Aceh Diminta Contoh Sumbar Hadapi Ancaman

KPU Larang KIP Jalankan Tahapan Pilkada 2022, Aceh Diminta Contoh Sumbar Hadapi Ancaman
Direktur Eksekutif The Aceh Institute Fajran Zain

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Aceh pada 2022 menuai kendala.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyurati KIP Aceh agar tak menjalankan tahapan pemilihan apapun sampai ada putusan sesuai dengan Undang-Undang Pilkada.

Lihat: KPU Larang KIP Aceh Jalankan Tahapan Pilkada 2022

KPU beralasan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh--yang digunakan sebagai dasar penyusunan tahapan Pilkada Aceh--tak mengatur jelas terkait dengan waktu penyelenggaraan pemilihan serentak di Aceh hasil pemungutan suara tahun 2017 (harus) diselenggarakan pada tahun 2022.

Karena itu, pelaksanaan Pilkada Aceh serentak diselenggarakan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pemilihan yang berlaku secara umum yakni pada 2024.

Diminta pendapatnya, Direktur Eksekutif The Aceh Institute Fajran Zain menyatakan menyayangkan langkah KPU RI melarang KIP Aceh menjalankan tahapan pemilihan kepala daerah 2022.

Lihat juga: KPU Sebut UUPA Tak Atur Jelas Jadwal Pemilihan, Zainal Abidin: Tiga Kali Pilkada di Aceh Pakai UUPA

"Sangat kita sesalkan, apalagi Plt Ketua KPU Ilham Saputra bisa kita katakan salah satu orang yang sudah mendarah daging di Aceh," kata Fajran saat di konfirmasi BERITAKINI.CO, Jumat (12/2/2021).

Seharusnya, kata Fajran, Plt ketua KPU mengupayakan Pilkada 2022 sesuai UUPA yang merupakan marwah Aceh.

"Dia kan di dalam, sebenarnya proses-proses rasionalisasi bisa dibangun," ujarnya.

Lihat: Larang KIP Aceh Jalankan Tahapan Pilkada 2022, Komisi I DPRA Nilai KPU Panik

Kendati demikian, Fajran masih meyakini pilkada di Aceh tetap bisa dilaksanakan jika seluruh elemen bersatu padu dan berkomitmen menjaga amanah UUPA.

Menurutnya persoalan yang sedang dihadapi KIP dan seluruh elemen Aceh terkait pilkada belum sampai pada jalan buntu.

"Ini belum mentok, masih ada ruang, yang penting kita satu kata untuk mengatakan siap menjalankan pilkada 2022," katanya.

Selain itu, kata Fajran, permintaan KPU agar KIP Aceh tak menjalankan tahapan Pilkada 2022, masihlah berbasis kepada wacana yang dikembangkan oleh pusat.

"Tapi itu normatif saja, belum selesai semua, ini masih perdebatan. Kalau saja dilakukan secara serentak tahun 2024, juga akan timbul satu pertanyaan apakah pemerintah kita siap," ujarnya.

Terlebih, jika pilkada dilaksanakan 2024, kursi pemerintah akan diduduki Penjabat (Pj) kepala daerah dengan waktu yang cukup lama dan dinilai dapat merugikan Aceh ke depan.

"Secara sosiologis pola pemerintahan kita akan berubah, landscape sosial mungkin juga berubah selama dua tahun dipimpin Pj, ini yang menjadi pertimbangan berat bagi kita untuk tidak menerima pilkada serentak 2024 di Aceh," ujarnya.

Fajran berharap Aceh bisa berkaca kepada persoalan SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah yang dibantah Pemerintah Sumatera Barat.

"Lihat apa jawaban Pemerintah Sumatera Barat ketika diancam tidak diberikan dana BOS, mereka dengan berani mengatakan tidak memerlukan dana tersebut, bagi mereka persoalan aurat dan akidah yang sangat penting," ujarnya.

“Aceh harusnya juga seperti itu, jangan takut dengan ancaman apalagi ancaman terkait dengan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah martabat UUPA, MoU, ini adalah marwah.”

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...